"Ya memang kajian-kajiannya dilakukan, tapi keputusan belum diambil begitupun juga kewenangan secara penuh oleh presiden terpilih pada tanggal 20 Oktober," kata Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto di Kantor Transisi, Jakarta, Senin (25/8/2014)
Hasto mengatakan, selain pembahasan opsi soal subsidi BBM, kantor transisi juga menyiapkan program-program terkait janji kampanye Jokowi-JK yang harus dipercepat.
"Implementasi Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, termasuk juga bagaimana program-program perumahan rakyat yang sudah dijalankan oleh Pak Jokowi, pembedahan kampung-kampung deret sebagainya itu akan dijalankan dan ruang fiskal itu akan tersedia," katanya.
Di tempat yang sama Kepala Staf Tim Kantor Transisi Rini Soemarno menambahkan timnya belum bisa memberikan rincian soal opsi kenaikan harga BBM termasuk soal besaran kenaikannya.
"Kita belum bisa memberikan secara detil hitungan-hitungannya karena masih ada opsi-opsi yang tentunya yang akan menjadi keputusan Bapak Jokowi dan JK," katanya.
Rini juga mengatakan, belum bisa memastikan soal angka ideal subsidi BBM. Tahun ini dari volume BBM subsidi 46 juta kilo liter, anggarannya Rp 246,5 triliun.Next
(hen/rrd)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!