Ini Kementerian yang Bakal Dapat Anggaran Besar Tahun Depan

Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) malam ini menggelar sidang kabinet paripurna untuk membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016. Tahun depan, belanja negara diperkirakan menembus Rp 2.000 triliun yang merupakan rekor tertinggi dalam sejarah Indonesia.

Andi Widjajanto, Sekretaris Kabinet, mengatakan belanja negara sebesar itu tidak akan dihambur-hamburkan begitu saja. Pemerintah tetap akan menyusun program dan kementerian/lembaga (K/L) yang mendapatkan prioritas anggaran.

"Fokusnya tetap infrastruktur, maritim, energi, pangan, dan pariwisata," ujar Andi di komplek Istana Negara, Jakarta, Senin (13/4/2015).

Sofyan Djalil, Menko Perekonomian, mengungkap beberapa K/L yang akan memperoleh anggaran besar karena termasuk prioritas.

"Misalnya promosi investasi, maka kita akan memberikan anggaran yang cukup besar untuk BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Kita ingin promosi pariwisata, berikan anggaran besar untuk Kemenpar (Kementerian Pariwisata). Itu intinya," jelas Sofyan.

Bagi K/L yang tidak menjalankan program prioritas, tambah Sofyan, maka tidak mendapatkan anggaran lebih.

"Untuk yang tidak prioritas tidak akan diberikan anggaran lebih. Hanya sebatas anggaran rutin," tuturnya.

(hds/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.01 | 0 komentar | Read More

Mendag Gobel: Tahun Ini Tak Ada Impor Beras

Jakarta -Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel menegaskan pemerintah melalui Perum Bulog tak akan mengimpor beras tahun ini. Berdasarkan data lapangan, produksi beras di dalam negeri cukup sehingga tak perlu ada pengadaan beras dari luar.

"Enggak akan ada impor. Karena Pak Mentan (Menteri Pertanian) berikan keyakinan bahwa suplai beras cukup bagus. Jadi kita enggak akan pernah impor beras impor," kata Gobel usai ditanya soal potensi impor beras di 2015, pasca rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana, Senin (6/4/2015)

Sementara itu, Mentan Amran Sulaiman mengaku optimistis produksi beras bisa tinggi, sehingga target perubahan pengadaan beras dari 2,7 juta ton menjadi 4 juta ton oleh Perum Bulog bisa tercapai.

Amran optimistis karena tahun ini ada tambahan musim tanam pada Oktober-Maret. Pada 2015 diperkirakan luas areal tanam padi meningkat dari 8,1 juta hektar menjadi 8,7-8,8 juta hektar.

"Kami dari kementan (kementerian pertanian) membentuk tim khusus, upaya khusus namanya ke bawah. Alhamdulillah ada tambahan 700.000 hektar," katanya.

Selain itu, Amran mengatakan seluas luas areaal tanam yang meningkat, faktor bantuan alat mesin pertanian (alsintan) ke petani juga akan mendorong peningkatan produksi padi tahun ini. Saat ini sudah ada pendistribusian 30.000 unit termasuk traktor.

"Ini saya kira nanti aset April-September yang 30.000 ini sudah bisa dirasakan masyarakat," katanya.

Ia optimistis adanya perbaikan di sisi lahan dan bantuan alsintan, termasuk bibit, pupuk, dan irigasi yang baik, maka produksi padi/beras tahun ini akan meningkat cukup signifikan.

"Meningkat, ada yang 5% ada juga 10%," katanya.

(mkl/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.01 | 0 komentar | Read More

Ini Hasil Rapat 6,5 Jam Antara Menteri ESDM dan DPR Soal Kenaikan Harga BBM

Jakarta -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menggelar rapat dengan para anggota Komisi VII DPR RI membahas mengenai kebijakan kenaikan harga BBM. Rapat yang berlangsung sejak pukul 16.30 WIB atau berlangsung 6,5 jam, menghasilkan 9 poin kesimpulan.

Sepanjang rapat, Sudirman Said yang juga didampingi Dirjen Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi Rida Mulyana, juga Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang‎ dicecar pertanyaan para anggota DPR mengenai kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM premium dan solar Rp 500/liter akhir pekan lalu.

Rapat berlangsung cukup dinamis dan sempat diskors pada pukul 18.00 WIB, rapat kembali dilanjutkan pada pukul 19.45 WIB. Dari rapat yang berlangsung selama 6,5 jam ini menghasilkan beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM agar mempertimbangkan kembali kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.


2. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk menjelaskan dan melakukan sosialisasi secara masif, tentang mekanisme atau skema pengalihan subsidi BBM.


3. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM agar menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan untuk penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jenis BBM dan Elpiji yang bersubsidi


4. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM melakukan upaya yang serius dan sistematis untuk memperbaiki dan membersihkan penyebab inefisiensi tata kelola BBM termasuk karena adanya kontrak-kontrak impor minyak mentah, BBM , dan elpiji yang bermasalah.


5. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM agar mengusulkan kepada Pertamina melalui Menteri BUMN untuk meninjau kembali dan segera melakukan pemutusan kontrak apabila pengadaan BBM Ron 88 melalui Petral yang jelas-jelas merugikan


6. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk melakukan kajian tentang penetapan harga maksimum BBM PSO (Public Service Obligation) yang tidak diberikan subsidi.


7. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk meninjau kembali Peraturan Menteri Nomor 04 Tahun 2015 terkait periodi‎sasi penetapan harga BBM.


8. Komisi VII DPR RI dan Menteri ESDM sepakat melakukan untuk koordinasi penetapan harga BBM‎.


9. ‎Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM agar segera melakukan koordinasi dengan Menteri Terkait untuk mengendalikan harga bahan pokok dan ongkos transportasi umum dan dampak kenaikan harga BBM.

(zul/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.00 | 0 komentar | Read More

Pertamina dan PTPN III Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas 250 MW

Jakarta -PT Pertamina (Persero) dan PTPN III bersinergi untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap/PLTGU dengan kapasitas 250 MW di Sei Mangkei, Sumatera Utara.

Langkah ini sebagai salah satu upaya kedua perusahaan untuk mencukupi kebutuhan listrik bagi industri di kawasan ekonomi khusus tersebut.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan kerjasama ini merupakan perwujudan dari sinergi BUMN untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan infrastruktur kelistrikan nasional yang ditargetkan mencapai 35.000 MW hingga 2019.

Khusus bagi kawasan Sumatera Utara, kesepakatan kedua perusahaan untuk bermitra sebagai Independent Power Producer (IPP) akan membantu mengurangi defisit pasokan listrik, yang pada akhirnya akan menyokong kegiatan perekonomian di wilayah tersebut.

“Melalui kerjasama ini, Pertamina dan PTPN III telah menunjukkan diri untuk ikut berperan dalam program pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan pemerintah, khususnya di Sumatera bagian Utara, yang diharapkan membantu mengurangi defisit kelistrikan di wilayah tersebut. Kami sangat berharap bahwa proyek ini akan berjalan dengan baik dan memenuhi target beroperasi pada pertengahan tahun 2017 untuk tahap 1 (open cycle) dan 2018 untuk tahap 2 (combined cycle) ,” kata Dwi dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/3/2015)

PTPN III merupakan Badan Usaha Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei berdasarkan Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2012. PTPN III telah mendapatkan persetujuan wilayah usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum oleh Menteri ESDM dan dapat melakukan perjanjian kerjasama jual beli listrik dengan PT. PLN (Persero).

Adapun, sumber pasokan gas untuk PLTGU ini direncanakan akan bersumber dari hasil regasifikasi Liquefied Natural Gas (LNG) dari fasilitas regasifikasi di Arun yang dialirkan melalui pipa transmisi gas Arun-Belawan dan pipa distribusi gas Belawan - Kawasan Industri Medan - Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei – yang dioperasikan oleh PT Pertamina Gas.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi telah meresmikan fasilitas Onshore Arun LNG Receiving & Regasification Facility kapasitas 400 MMSCFD yang dapat melakukan regasifikasi LNG, baik yang bersumber dari domestik maupun impor.

“Kami juga akan bekerjasama dengan PLN selaku offtaker utama dari listrik yang akan dihasilkan dari PLTGU di Sei Mangkeiini,” kata Dwi.

(rrd/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.00 | 0 komentar | Read More

Jokowi Panggil Perusahaan Besar yang Transaksi Bisnisnya Pakai Dolar

Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) diam-diam telah mengumpulkan perwakilan belasan perusahaan besar di Indonesia, yang selama ini masih menggunakan mata uang asing seperti dolar AS dalam bertransaksi di dalam negeri. Jokowi meminta para perusahaan besar agar menghentikan praktik yang tak sesuai dengan Undang-undang (UU).

"Sudah dipanggil oleh Presiden dan sudah dikasih tahu supaya jangan (gunakan mata uang asing lagi)," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/3/2015)

Andrinof tidak menyebutkan lebih rinci perusahaan mana saja yang telah dipanggil Jokowi. Namun Andrinof mengatakan belasan perusahaan meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta.

"Ada belasan, pokoknya yang melakukan pembayaran dengan dolar secara besar. BUMN ada swasta ada," jelasnya.

Perusahaan ini pun juga terbagi atas beragam sektor antara lain sektor pelabuhan, kawasan industri hingga pariwisata. Pasca, instruksi Presiden Jokowi, diharapkan semua perusahaan bisa menjalankan aturan dengan benar.

"Itu semua sudah diidentifikasi kok," terangnya.

Seperti diketahui, dalam Undang-undang No 7/2011 tentang Mata Uang, disebutkan seluruh transaksi di Tanah Air wajib menggunakan rupiah.

Pemerintah selama ini masih tahap mengimbau dan mengedukasi masyarakat agar memakai rupiah untuk transaksi bisnis di dalam negeri. Ke depan, pemerintah akan memberikan sanksi tegas bila perusahaan masih melakukan transaksi bisnis dengan valuta asing.

Selain melakukan penindakan, pemerintah akan membuka pusat pengaduan nasional atau Call center tersebut akan menerima aduan masyarakat bila masih ada pihak yang menagih atau menetapkan tarif memakai valuta asing.‎

(mkl/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.00 | 0 komentar | Read More

Mandiri Sekuritas: IHSG Bergerak di 5.440-5.514

Jakarta -Pergerakan kemarin, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 5.514 (+1,17%), sedangkan LQ-45 (+ 1,5%) atau ditutup pada level 960. Pada perdagangan kemarin secara intraday IHSG bergerak pada area positif dan menjelang penutupan mengalami penguatan yang signifikan.

Saham blue chips yang menjadi penggerak pasar UNVR (+4,28%), ASII (+2,87%), BBRI (+1,75%), TLKM (2,58%). Perdagangan pada pasar regular tercatat sebesar Rp 5,6 triliun dan negosiasi sebesar Rp 1,1 triliun.

Rupiah bergerak pada range Rp 12.956/US$ – Rp 13.002/US$ dan ditutup pada level Rp 12.978/US$.

Range atau kisaran pergerakan IHSG berada pada kisaran 5.440–5.514.

(dnl/dnl)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.01 | 0 komentar | Read More

Investor Bermodal Rp 24 T di Papua Sudah Lelah Tunggu Kepastian Pasokan Gas

Jakarta -Rencana realisasi investasi perusahaan petrokimia asal Jerman Ferrostaal GmbH di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat masih terkendala kepastian jaminan pasokan gas. Padahal perusahaan asal Jerman ini ingin segera mendapat jaminan kepastian pasokan gas, sehingga mereka bisa merealisasikan pembangunan komplek petrokimia senilai US$ 2 miliar atau Rp 24 triliun.

"Kita mengupayakan ini hampir 3 tahun‎, cukup melelahkan. Ibarat mobil, bensinnya sudah setengah habis. Kami berharap pemerintahan baru bisa menyelesaikan," kata CEO Ferrostaal GmbH Klaus Lesker usai bertemu Menperin Saleh Husin di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Jakarta, Senin (2/3/2015)

Menurut Klaus pasokan gas seharusnya tak menjadi masalah di Papua, sebab banyak sumber gas dikembangkan di Papua. Kini pihaknya sedang menunggu persetujuan terakhir mengenai alokasi gas untuk calon pabriknya.

"Itu hanya keputusan pemerintah sekarang apa yang harus dilakukan. Butuh waktu 4 tahun setelah gas kontrak produksi bisa dimulai," katanya.

Mereka akan membangun kompleks instalasi petrokimia untuk menghasilkan metanol, propilen dan polipropilen dari gas bumi. "Kapasitasnya tergantung dari gas yang didapat. Tapi kapasitas dasar 3.000 sampai 5.000 ton methanol per hari," katanya.

Ia mengatakan pabriknya membutuhkan sekitar 2 triliun kaki kubik (tcf) gas agar bisa menyediakan kebutuhan pabrik mereka hingga lebih 30 tahun di Papua.

Sementara itu Dirjen Basis Industri Manufaktur Kemenperin Harjanto mengatakan Menperin Saleh Husin telah mengirimkan surat ke Presiden Jokowi untuk memastikan alokasi gas untuk Ferrostaal.Next

(zul/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.00 | 0 komentar | Read More

Hadapi Pasar Bebas ASEAN 2015, Kemenperin Fokus Tingkatkan SDM

Jakarta -Sepuluh bulan lagi, Indonesia memasuki pasar bebas, lewat pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015. Untuk itu, Kementerian Perindustrian terus menyiapkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang terampil di bidang industri.

"Dalam MEA 2105, tantangan berat yang harus kita hadapi adalah persaingan tenaga kerja terutama yang terampil dan kompeten," kata Menteri Perindustrian Saleh Husin pada diskusi bertema 'Arah Kebijakan Perindustrian untuk Kemakmuran dan Pemerataan Rakyat' di Jakarta, Senin (23/2/2015).

Saleh juga merinci, target program pengembangan SDM industri pada tahun ini, antara lain tersedianya tenaga kerja industri yang terampil dan kompeten sebanyak 21.880 orang, adanya Lembaga Sertifikasi Profesi dan Tempat Uji Kompetensi bidang industri sebanyak 20 unit.

Selain itu, mendorong pendidikan dan skill calon asesor dan asesor kompetensi dan lisensi sebanyak 400 orang dan pendirian 3 akademi komunitas di kawasan industri. Pada pertengahan Februari lalu, Kemenperin telah menyepakati nota kesepahaman pendirian akademi komunitas industri dengan Pemkot Surakarta.

Pada acara yang digelar Ikatan Sumberdaya Manusia Profesional Indonesia dan Institut Paradigma Indonesia itu, Kemenperin tengah meningkatkan daya saing dengan memperkuat struktur industri melalui hilirisasi, penguatan pasar dalam negeri, dan SNI wajib bagi produk tertentu.

Tangguh dan Berdaya Saing

Tahun ini juga telah ditetapkan Kemenperin sebagai momentum pembangunan industri. Pada jangka waktu 2015 – 2019, diharapkan terbangun industri yang tangguh dan berdaya saing.Next

(zul/dnl)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.01 | 0 komentar | Read More

Seluruh Gardu Normal, PLN: Semoga Banjir Jakarta Tak Jadi Tradisi Lagi

Jakarta -Terhitung pukul 15.00 WIB, seluruh gardu distribusi listrik PLN di Jakarta dan sekitarnya sudah normal. Sebelumnya, ratusan gardu dipadamkan akibat banjir.

Manajer Bidang Komunikasi Hukum dan Administrasi PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, Koesdianto mengatakan, akibat banjir yang mencapai titik tertinggi pada Senin (9/2/2015), 626 gardu listrik PLN dipadamkan.

"Gardu terakhir yang dinyalakan adalah gardu yang memasok kawasan Berikat Nusantara. Di sisi PLN, gardu tersebut sudah dibersihkan dan siap untuk diberi tegangan. Namun, pelanggan meminta agar listrik tetap dipadamkan, karena air masih menggenangi kawasan tersebut. Pelanggan sadar sepenuhnya bahwa air adalah konduktor yang dapat menghantarkan aliran listrik sehingga sangat berbahaya bagi keselamatan manusia," tutur Koesdianto dalam keterangannya, Senin (16/2/2015).

Koesdianto mengatakan, untuk antisipasi bahaya banjir, PLN meninggikan sebagian gardu distribusinya. Namun, keselamatan manusia adalah tujuan utama, sehingga PLN tetap mematikan aliran listrik di wilayah yang tergenang meskipun gardu distribusi tidak terkena banjir.

"Tidak menutup kemungkinan PLN akan memutus aliran listrik kembali apabila curah hujan tinggi dan mengakibatkan tingginya genangan dengan kriteria yaitu, perumahan warga tergenang, gardu distribusi tergenang, perumahan dan gardu distribusi tergenang, serta gardu induk tergenang. Semoga banjir Jakarta sudah tidak menjadi tradisi lagi," kata Koesdianto.

(dnl/dnl)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.00 | 0 komentar | Read More

Citilink Resmi Terbangkan Jamaah Umroh ke Jeddah

Jakarta -Bisnis penerbangan untuk jamaah umroh dan haji di Indonesia tumbuh dengan cukup menjanjikan. Maskapai Citilink kini turut menerbangkan jamaah umroh ke Tanah Suci.

Inaugural flight Citilink‎ ke Jeddah dilakukan, Senin (9/2/2015) malam di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang. Peresmian ini dilakukan. oleh CEO PT Citilink Albert Burhan dan didampingi Dirut PT Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi.

"Citilink melihat peluang pasar Januari sampai Mei banyak jamaah kita yang umroh sehingga ini peluang pasar yang baik," kata Albert Burhan.

Menurut Albert, sekarang juga sedang low season. Sehingga Citilink bisa memanfaatkan armadanya agar lebih optimal.

"Kita coba bantu jamaah di segmen LCC (low cost carrier)‎," kata Albert.

Penerbangan Citilink tidak langsung, tapi transit di Mumbai, India.‎ "Nggak direct (langsung), tapi via Mumbai pakai Airbus A320," kata‎ Direktur Operasional Citilink Hadinoto Soedigno dalam kesempatan yang sama.

Citilink secara reguler terbang 4 kali seminggu dari Jakarta ke Jeddah. Rencananya akan ada 2 penerbangan reguler lagi dari Surabaya.

"Dua Penerbangan seminggu dari Surabaya mulai Maret nanti," kata Hadinoto.

Pantauan detikFinance‎, para calon jamaah umroh juga tampak antusias. Mereka menikmati lounge sebelum nanti diterbangkan pada tengah malam nanti.

(fay/dnl)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.00 | 0 komentar | Read More

Pemerintah Siapkan Rp 12 Triliun Serap Rights Issue 3 BUMN

Jakarta -Pemerintah telah menyiapkan dana sedikitnya Rp 12 triliun untuk menyerap rencana penerbitan saham baru atau rights issue 3 BUMN, yaitu PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Waskita Karya Tbk (WSKT), dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI).

Rencananya, rights issue ini akan dilakukan pada 2015 mendatang. Pemerintah akan mengambil jatah rights issue lewat hak memegang efek terlebih dahulu (HMETD), sehingga porsi saham di 3 BUMN ini tidak berkurang alias terdilusi.

"Tahun depan kalau disetujui DPR. Sekitar Rp 12 triliun untuk rights issue 3 BUMN," kata Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro, saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (22/12/2014).

Dia menjelaskan, rencana tersebut sudah diajukan kepada komite privatisasi dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pemerintah ingin tetap mempertahankan posisi pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas di masing-masing perusahaan.

Dana rights issue akan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Lewat penerbitan saham baru ini, Imam menyebutkan, pemerintah tidak ingin kehilangan kepemilikan mayoritasnya.

"Yang jelas kementerian itu dan negara dan komitmennya dengan DPR itu kita tetap megang mayoritas. Untuk mempertahankan kepemilikan di 3 BUMN itu soalnya masih ada yang longgar kayak Antam itu kepemilikan 65%, Waskita 67%, Adhi 51%," jelas dia.Next

(drk/dnl)

00.01 | 0 komentar | Read More

Perintah Jokowi: Proyek Tol dan Kereta Sumatera Hingga Papua Harus Dimulai 2015!

Tarakan -Presiden Jokowi memerintahkan pembangunan infrastruktur jalan tol dan jalur kereta api (KA) trans Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Papua dimulai tahun depan.

"Ini menteri rapat tiap malam. Saya minta trans kereta api dan tol di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, semuanya harus mulai tahun depan (2015)," tegas Jokowi saat memberi sambutan pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) regional Kalimantan (RPJMN 2014-2019) di Kantor Wali Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (15/12/2014).

Hadir juga Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menteri LH dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo.

"Tanya ke saya, Pak anggaran dari mana? Kalau saya perintah itu, saya sudah berhitung. Itu urusan presiden. Jalan saja. Yang bisa APBD, ya APBD. Yang APBN, ya APBN. Pokoknya harus dimulai," ujarnya.

Jokowi menargetkan proyek KA dan jalan tol trans Sumatera dapat selesai dalam 3 tahun bila dimulai tahun depan. Ia meminta menteri yang terkait dengan program itu harus bekerja keras.

"Kalau kerja dengan saya itu harus pakai target. Kalau tidak mampu, ya masih banyak yang mengantre jadi menteri," tegas mantan gubernur DKI ini.

Jokowi mengaku kaget saat menanyakan perihal proyek-proyek tersebut ke Kepala Bappenas/Menteri PPN, namun dijawab belum memiliki perencanaan tersebut. Padahal soal anggaran, Jokowi telah menyiapkannya.

"Saya juga kaget menanyakan ke Bappenas perencanaannya yang trans-trans tadi sudah ada belum, ternyata belum. Padahal duitnya ada. Duitnya mana Pak, urusan saya. Masalah anggaran itu ada. Nanti saya buka, kalau saya buka sekarang, nanti semua orang ajukan proposal," ucap Jokowi disambut tawa peserta.

Recananya masing-masing pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua akan dibangun jaringan rel kereta 1.000 Km. Sehingga totalnya akan ada 4.000 Km dibangun selama 5 tahun, dengan kebutuhan anggaran Rp 120 triliun.

(rmd/hen)

00.01 | 0 komentar | Read More

Efek Penenggelaman Kapal Asing, 2 Negara Ini Beri Peringatan ke Nelayannya

Jakarta -Sikap tegas pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap kapal-kapal asing pencuri ikan, dengan langkah nyata penenggelaman kapal direspons negara-negara tetangga.

Setidaknya ada 2 negara di ASEAN yang mulai memberikan peringatan kepada para nelayannya agar tidak menangkap ikan hingga ke wilayah laut Indonesia.

"Dunia setuju illegal fishing tidak boleh dilakukan. Dubes Thailand 2 hari lalu bertemu, dan mengatakan do not fishing in water Indonesia," kata Susi di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Senin (8/12/2014).

Selain Thailand, Malaysia juga sudah memberikan peringatan kepada para nelayannya. Bahkan pemerintah Malaysia memberikan semacam alat peringatan di setiap kapal nelayan agar tak masuk wilayah perairan Indonesia.

"Malaysia juga akan memberikan alat, jika masuk ke laut teritorial kita, bunyi alatnya," imbuhnya.

Susi menegaskan aturan ini akan berlaku hingga jangka waktu panjang. Susi pun menolak keras pandangan beberapa pihak yang menuding kebijakan Susi hanya sementara.

"Jangan bilang anget-anget tahi ayam. Saya yakin dengan support bapak-bapak semua dan pak presiden tentu ini tidak berhenti dan terus agar laut kita bisa berdaulat," tegasnya.

Bahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengungkapkan, sebagai bentuk keseriusan pemerintah, masih akan ada 100 kapal asing ilegal yang akan ditenggelamkan.

(wij/hen)

00.01 | 0 komentar | Read More

Kepala BKPM Gemes Soal Ruwetnya Izin Usaha di Indonesia

Jakarta -Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani sempat gemes dengan ruwetnya proses perizinan usaha atau investasi di Indonesia. Saat menjadi pengusaha, Franky mengaku menjadi salah satu korban ruwetnya perizinan di Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Franky di depan para pengusaha saat acara perpisahan Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi di Permata Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (1/12/2014).

"Saya korban rezim izin. Itu tantangan, saya gemes sekali," kata Franky.

Ia mencontohkan soal perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di kementerian lingkungan hidup, proses penerbitan izin AMDAL sangat lama. "Izin AMDAL proses paling lama dan nggak jelas," jelasnya.

Franky sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya mempersingkat dan menyederhanakan perizinan, meski baru beberapa hari dirinya memegang jabatan sebagai Kepala BKPM.

"Saya siapkan one stop service (pelayanan terpadu satu pintu). Sejak dilantik saya gelar rapat," jelas Franky.

Ia menegaskan izin usaha dan investasi harus satu pintu. Saat ini, konsep pelayanan terpadu satu pintu sedang dimatangkan dan disusun di bawah koordinasi BKPM. Selain itu, BKPM sedang menyelesaikan proyek-proyek investasi strategis yang selama ini terhambat.

"Sekali izin bisa sekali transparan. Saya bersama dengan deputi di BKPM sedang me-listing project yang alami masalah. Project investasi yang perjalanannya tertunda. Kita listing, baru lihat prioritasnya mana, baru kita selesaikan satu per satu," paparnya.

Franky juga pernah mengatakan proses izin investasi di Indonesia masih lelet. Ia mengatakan perizinan tak hanya di BKPM meskipun mengusung pelayanan terpadu satu pintu. Selain di BKPM, seorang calon investor harus mengurus izin di kementerian atau instansi lain, termasuk di daerah.

(feb/hen)

00.00 | 0 komentar | Read More

Menkeu Bambang, Kumpulkan Pejabat Pajak dan Meladeni Investor Asing

Jakarta -Pekan kedua menjabat Menteri Keuangan, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro mengawali tugasnya di kantor Presiden. Bambang mengikuti sidang kabinet bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para menteri lainnya.

Sidang dimulai pukul 09.00 WIB. Bambang tampak seragam mengenakan batik berwarna coklat.

Pembahasan sidang kabinet terkait dengan penerimaan negara, khususnya untuk sisa dua bulan akhir tahun ini. Baik dari sisi pajak, minyak dan gas bumi (migas), dan sektor-sektor lainnya.

Sekitar pukul 11.30 WIB, sidang selesai. Bambang tampak terburu-buru menuju ke mobil yang telah siap berangkat.

Pukul 14.00 WIB, Bambang melakukan sambungan langsung (teleconference) dengan para investor dari Asia dan Uni Eropa, jumlahnya mencapai 209 orang. Bambang memperkenalkan diri sebagai Menteri Keuangan baru, sekaligus menginformasikan arahan kebijakan ekonomi lima tahun ke depan.

Ia kemudian melanjutkan kegiatannya di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tersebut menemui 18 kepala kantor wilayah (kanwil) besar se-Indonesia.

Tujuannya adalah, untuk menyampaikan arahan Presiden Jokowi terkait peningkatan penerimaan pajak. Apalagi dengan kondisi dalam sepuluh tahun terakhir, target itu tidak pernah tercapai.

Pukul 21.00 WIB, Bambang kembali melakukan sambungan langsung dengan para investor dari Amerika Serikat (AS). Jumlahnya mencapai 70 yang terdiri dari investor saham dan obligasi. Kegiatan ini dilakukan hingga pukul 22.00 WIB.

(mkl/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

00.00 | 0 komentar | Read More

Basuki Hadimuljono, Menteri PU yang Cuek Pakai Ponsel Jadul

Jakarta -Meski sudah menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PU-PERA), Basuki Hadimuljono tampak tetap sederhana. Kesederhanaan Komisaris Utama PT WIKA ini dapat dilihat dari alat telekomunikasi yang dipakainya.

Ia masih setia dengan telepon seluler (ponsel) keluaran lama alias jadul. Ponsel yang dipakainya model keypad 12 tombol, atau bukan ponsel pintar (smartphone) keluaran terbaru. Ponsel sejenis ini hanya bisa dipakai untuk menelepon dan SMS saja.

Basuki mengaku tak merasa malu meski masih menggunakan ponsel keluaran lawas. Sayangnya, Basuki tak bersedia ponselnya dipotret oleh awak media.

"He he he...biar saja," katanya ketika ditanya apakah malu pakai ponsel jadul oleh para media usai acara sertijab di Kantor Kementerian PU-PERA, Jakarta, Senin (27/10/2014).

Namun Basuki menampik ponsel miliknya adalah buatan Tiongkok. "Nggak, siapa bilang. Nih HP saya," tuturnya sembari mengeluarkan sebuah ponsel merek Nokia tipe lama dari saku celananya.

Di internal PT WIKA, sosok Basuki juga dikenal sebagai pribadi yang sederhana.

Sosok Basuki di Kementerian PU, memiliki pengalaman cukup panjang. Ia sudah lebih dari 31 tahun menjadi PNS ini, pernah menjabat menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) (2005-2007), menjadi Inspektur Jenderal (2007-2013) dan terakhir menjadi Direktur Jenderal Penataan Ruang (2013).Next

(dna/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

00.00 | 0 komentar | Read More

Harga Minyak Turun Lagi

London -Di awal pekan ini harga minyak dunia kembali turun, setelah akhir pekan kemarin sempat naik. Penurunan harga ini karena melemahnya permintaan minyak dan tingginya pasokan di pasar.

Harga kontrak minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman November turun 5 sen menjadi US$ 82,7 per barel. Sementara harga kontrak minyak Brent North Sea untuk pengiriman Desember turun 48 sen menjadi US$ 85,68 per barel, pada pertengahan perdagangan di London.

Dalam beberapa pekan ini, harga minyak tertekan karena lemahnya permintaan dunia, akibat ekonomi global yang belum pulih. Selain itu, pasokan minyak cukup banyak di pasar, dan Arab Saudi memangkas harga minyaknya, untuk memperluas pangsa pasar.

"Perkiraan negara OPEC akan mengangkat harga tampaknya tidak akan terjadi. Karena Arab Saudi memberi sinyal ke pasar, pihaknya nyaman dengan harga minyak rendah untuk waktu yang panjang," demikian bunyi riset Barclays, seperti dilansir dari AFP, Senin (20/10/2014).

Arab Saudi menilai, tingginya harga minyak bisa membuat pemulihan ekonomi berjalan lambat.

Pekan lalu, International Energy Agency (IEA) memangkas prediksi pertumbuhan permintaan minyak. Di tahun ini, permintaan minyak hanya akan naik 700 ribu barel per hari, menjadi 92,4 juta barel per hari. Lebih rendah 200 ribu barel per hari dibandingkan prediksi sebelumnya.

(dnl/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

00.01 | 0 komentar | Read More

Dahlan Dapat Tantangan dari Petinggi OJK

Jakarta -PT Asuransi Jiwasraya (Persero) berhasil menyelesaikan utangnya kepada pemegang polis sebesar Rp 6,7 triliun. Perseroan dapat menyelesaikan utang tersebut dalam waktu empat tahun sejak 2009 hingga akhir 2013.

Dewan Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Firdaus Zaelani menyampaikan apresiasinya atas capaian tersebut.

Ia berharap, prestasi Jiwasraya tidak berhenti sampai di situ. Ia menantang jajaran direksi Jiwasraya untuk menguasai pasar premi di Indonesia. Bilak tidak berhasil dalam tiga tahun, maka direktur utama Jiwasraya berani untuk mengundurkan diri.

"Saya kasih tantangan Pak Dahlan (Menteri BUMN), kalau 3 tahun kita kasih target, kalau gagal direksinya diganti, meskipun waktu periodenya sudah habis, tetapi memang harus diberikan target," kata Firdaus di Gedung Arsip Nasional, Jakarta, Senin (13/10/2014).

Ia mengatakan, saat ini 60% pasar premi di Indonesia masih dikuasai oleh perusahaan joint venture yang merupakan badan usaha Indonesia. "Banyak yang menyayangkan hal itu, meskipun perusahan joint venture masih merupakan badan usaha Indonesia," sambungnya.

Ia optimistis manajemen dapat mencapai target tersebut dengan modal berupa kantor perwakilan dan kantor cabang yang ada hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Menurutnya dengan modal tersebut, Jiwasraya dapat mengkombinasikannya dengan menciptakan produk yang lebih mengena ke masyarakat.

"Oleh itu peran Jiwasraya diharapkan dapat menguasai kembali seperti pada tahun 1990-an, Jiwasraya memiliki potensi itu, karena memiliki cabang yang banyak, dan SDM yang cukup. Harus juga bisa menghasilkan produk inovatif yang mengkombinasikan dengan kearifan lokal. Jadi mengena ke masyarakat," tutupnya.

(hen/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

00.01 | 0 komentar | Read More

Nasib Disneyland Paris, Rugi Rp 1,5 Triliun Karena Pengunjung Sepi

Paris -Euro Disney, yang menjalankan Disneyland Paris, salah satu penarik turis di Eropa, mengumumkan menerima paket penyelamatan 1 miliar euro, untuk menyelamatkan wahana hiburan ini dari krisis karena menurunnya jumlah pengunjung.

Saham perusahaan ini jatuh 12% dalam perdagangan di bursa saham Paris.

Rencana penyelamatan ini termasuk dana 420 juta euro (US$ 526 juta) dari perusahaan induknya, yaitu Walt Disney Co yang berbasis di Amerika Serikat (AS), serta konversi utang 600 juta euro ke perusahaan induk menjadi saham.

Presiden Euro Disney, Tom Wolber mengatakan, pihaknya menyalahkan sulitnya ekonomi Eropa menjadi penyebab krisis yang dialami saat ini.

"Disneyland Paris merupakan tujuan nomor satu turis di Eropa. Namun dengan kondisi ekonomi yang menantang di Eropa, utang kami naik signifikan," kata Wolber seperti dilansir dari AFP, Senin (6/10/2014).

Penyelamatan ini penting untuk penyehatan keuangan, sehingga Disneyland Paris bisa membuat investasi baru. Wahana ini dibuka sejak 1992, dan jumlah pengunjungnya terus bertambah, dengan total 275 juta orang hingga saat ini.

Selama Januari-Juni 2014, jumlah pengunjung 400 ribu, turun 6% dari periode yang sama tahun lalu. Kerugian Disneyland Paris di periode itu mencapai 103,6 juta euro (sekitar Rp 1,5 triliun), atau naik 16% dari periode yang sama tahun lalu.

(dnl/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

00.01 | 0 komentar | Read More

DPR Setop Pembahasan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan

Jakarta -DPR-RI menghentikan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang sudah berlangsung selama dua tahun. Hal ini berdasarkan keputusan rapat internal Komisi XI DPR, yang diperkuat oleh hasil keputusan rapat Paripurna malam ini.

Anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta menyatakan alasannya adalah RUU JPSK tidak bisa dilakukan pembahasan lebih lanjut sebelum dilakukan pencabutan Perpu No 4 Tahun 2008 tentang JPSK.

"Terhadap RUU JPSK tidak bisa dilakukan pembahasan lebih lanjut sebelum dicabut Perpu No 4, tentang JPSK," ungkap Arif dalam rapat paripurna di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (29/9/2014)

Arif menuturkan keputusan setelah mendengarkan pandangan dari pakar hukum tata negara, yaitu Erman Rajagukguk, Irman Putra Sidin, Saidi Isra dan Refly Harun. Pandangan mereka bahwa Perpu No 4 Tahun 2008 harus dicabut terlebih dahulu sebelum RUU JPSK mulai dibahas.

"Sebelum pembahasan RUU JPSK maka Perpu JPSK harus dicabut terlebih dahulu," sebutnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif LPS Kartika Wirjoatmodjo menyatakan Indonesia sudah sangat membutuhkan regulasi yang kuat sebagai antisipasi jika terjadi guncangan di sektor keuangan, salah satunya dengan JPSK.

“JPSK harus menjadi agenda penting. Indonesia perlu untuk selalu siap, kalau ada masalah harus ada lembaga yang memproteksi sistem keuangan,” katanya beberapa waktu lalu.Next

(mkl/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

00.00 | 0 komentar | Read More