Diberdayakan oleh Blogger.

Popular Posts Today

Teknologi di Balik e-Blusukan Jokowi ke Para TKI

Written By Unknown on 02 Desember 2014 | 00.55

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri menggelar e-blusukan dengan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tersebar di 8 negara, Minggu (30/11/2014).

Kegiatan e-blusukan ini dilaksanakan di Situation Room UKP4 Bina Graha Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat dengan 8 negara: Korea Selatan, Hong Kong, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Taiwan, Saudi Arabia, dan Mesir.

Dengan fasilitas 9 layar lebar yang secara live tampil bersamaan, Jokowi yang ditemani Tim Relawan Social Media secara interaktif dan bergantian dapat menyapa dan berdialog langsung dengan TKI di 8 negara tersebut.

"Saya sudah banyak mendengar berbagai macam permasalahan mengenai TKI kita yang berada di luar negeri tetapi saya ingin sekali melihat secara langsung dari saudara semuanya, seluruh TKI yang ada," kata Jokowi.

Para TKI pun menyampaikan keluh kesah kepada Jokowi, salah satunya menuntut penghapusan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang dianggapnya menjadi alat diskrimasi bagi para TKI.

Sebagai BUMN telekomunikasi, Telkom berperan serta mendukung acara tersebut melalui penyediaan layanan video conference menggunakan aplikasi UMeetMe yang diikuti oleh para TKI di 8 negara untuk berjumpa, berdiskusi dan berdialog dengan Presiden Jokowi.

"Telkom sangat bangga untuk kesekian kalinya dapat berkontribusi dalam mensukseskan pelaksanaan e-blusukan Jokowi dengan aplikasi UmeetMe,” ujar Direktur Enterprise & Business Service Telkom Muhammad Awaluddin.

Awaluddin menambahkan, melalui infrastruktur yang menyebar secara merata di berbagai pelosok wilayah Tanah Air, Telkom bertekad untuk menjadi yang terdepan dalam mendukung program-program pemerintah yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia.

(ash/ash)

00.55 | 0 komentar | Read More

Tolak Perwakilan Kantor Hamas, Indonesia Tetap Dukung Kemerdekaan Palestina




Senin, 01/12/2014 23:50 WIB





Andri Haryanto - detikNews




Jakarta - Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mengapreasiasi langkah pemerintah melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) yang menolak pembukaan kantor perwakilan organisasi perjuangan pembebasan Palestina, Hamas, di Jakarta. Meski demikian, Indonesia tetap dalam kerangka mendukung kemerdekaan Palestina.

"Kami mendukung kemerdekaan bangsa Palestina, tetapi kita tidak boleh ikut terjebak dalam konflik internal Palestina yang melibatkan Hamas dan Fatah. Hal ini sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945 yaitu ikut menjaga perdamaian dunia dan sesuai dengan karakter politik luar negeri kita yaitu bebas dan aktif," ujar Charles dalam pesan singkat yang diterima detikcom, Senin (1/12/2014)

Menurut Charles, langkah yang dilakukan Kementerian Luar Negeri dengan menolak berdirinya perwakilan Hamas di Jakarta sudah tepat. Perwakilan Palestina di Jakarta sudah berdiri sejak tahun 1989, dan itu sudah diakui oleh pemerintah Indonesia.

"Kedutaan Palestina di Jakarta sudah mewakili rakyat dan bangsa Palestina," ujarnya.

Ke depan, bilamana Indonesia sudah bisa mendirikan perwakilan di Palestina tentunya pemerintah akan mendirikannya di Ramallah. "Dan berhubungan dengan Otoritas Palestina yang diakui oleh dunia internasional," kata Charles.

Sebelumnya, Menlu Retno Lestari Priansari Marsudi tak setuju organisasi Hamas membangun kantor perwakilan di Jakarta. Dia menyarankan agar Hamas melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kedutaan Palestina di Jakarta.

Sementara itu, Duta Besar Palestina untuk Indonesia Fariz Mehdawi menganggap langkah yang diinginkan Hamas adalah bentuk yang abnormal. Menurut dia, Hamas adalah sebuah partai politik sehingga tidak perlu ada perwakilan di Indonesia.

Ucapan Mehdawi itu senada dengan Ketua ‎Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina (PPIP) Din Syamsudin. Din mengatakan, masyarakat, khususnya DPR tak perlu mendorong keinginan Hamas membuka kantor di Jakarta.

Din yang juga Ketua PP Muhammadiyah ini menegaskan, di Jakarta sudah ada kedutaan besar Palestina yang bisa menjembatani dan mengakomodir kepentingan negara tersebut. Jadi, tidak perlu ada kantor Hamas di Jakarta.


(ahy/rna)










00.36 | 0 komentar | Read More

Kebiasaan Kimmy Jayanti Sebelum Pentas  










00.35 | 0 komentar | Read More

Walker Yakin Tottenham Masuk Empat Besar



LONDON, KOMPAS.com - Bek Tottenham Hotspur, Kyle Walker, percaya diri bila timnya akan menempati urutan empat besar musim ini di Premier League. Menurut Walker, kualitas Tottenham musim ini menjadi jaminan mampu bersaing dalam perebutan tiket ke Liga Champions, musim depan.

Spurs baru saja menelan kekalahan menyakitkan 0-3 dari West Ham United, di Stadion White Hart Lane, Minggu (6/10/2013). Kekalahan tersebut membuat Tottenham terlempar dari empat besar dan kini menduduki urutan keempat dengan selisih hanya tiga poin dari pemimpin klasemen, Arsenal.

"Sebenarnya, masih terlalu dini berbicara mengenai posisi akhir klasemen. Tetapi, jika kami mampu mempertahankan kekuatan kami, aku rasa tak ada alasan mengapa kami tidak bisa mencapai empat besar," kata Walker dilansit Daily Mirror.

"Kami membuat banyak perubahan di skuad selama musim panas. Tetapi, semua pemain yang datang mampu menyatu dengan baik bersama para pemain lain. Semua pemain saling membantu satu sama lain," lanjutnya.

"Kami telah mendatangkan kualitas seluruh skuad dan semakin kami terbiasa bermain sebagai sebuah tim, maka semakin baik hasil yang akan kami dapatkan," tutup Walker.




Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:








Penulis: Okky Herman Dilaga
Editor: Okky Herman Dilaga


00.25 | 0 komentar | Read More

Kepala BKPM Gemes Soal Ruwetnya Izin Usaha di Indonesia

Jakarta -Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani sempat gemes dengan ruwetnya proses perizinan usaha atau investasi di Indonesia. Saat menjadi pengusaha, Franky mengaku menjadi salah satu korban ruwetnya perizinan di Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Franky di depan para pengusaha saat acara perpisahan Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi di Permata Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (1/12/2014).

"Saya korban rezim izin. Itu tantangan, saya gemes sekali," kata Franky.

Ia mencontohkan soal perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di kementerian lingkungan hidup, proses penerbitan izin AMDAL sangat lama. "Izin AMDAL proses paling lama dan nggak jelas," jelasnya.

Franky sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya mempersingkat dan menyederhanakan perizinan, meski baru beberapa hari dirinya memegang jabatan sebagai Kepala BKPM.

"Saya siapkan one stop service (pelayanan terpadu satu pintu). Sejak dilantik saya gelar rapat," jelas Franky.

Ia menegaskan izin usaha dan investasi harus satu pintu. Saat ini, konsep pelayanan terpadu satu pintu sedang dimatangkan dan disusun di bawah koordinasi BKPM. Selain itu, BKPM sedang menyelesaikan proyek-proyek investasi strategis yang selama ini terhambat.

"Sekali izin bisa sekali transparan. Saya bersama dengan deputi di BKPM sedang me-listing project yang alami masalah. Project investasi yang perjalanannya tertunda. Kita listing, baru lihat prioritasnya mana, baru kita selesaikan satu per satu," paparnya.

Franky juga pernah mengatakan proses izin investasi di Indonesia masih lelet. Ia mengatakan perizinan tak hanya di BKPM meskipun mengusung pelayanan terpadu satu pintu. Selain di BKPM, seorang calon investor harus mengurus izin di kementerian atau instansi lain, termasuk di daerah.


(feb/hen)
00.00 | 0 komentar | Read More
techieblogger.com Techie Blogger Techie Blogger