Tarik Minat Wanita Masuk TNI, Wanita Angkatan Udara Berlenggang Seperti Model

Selasa, 14/04/2015 00:04 WIB

Angling Adhitya Purbaya - detikNews

Halaman 1 dari 2

Semarang - Wanita yang berprofesi anggota TNI ternyata tidak selamanya harus terlihat gagah, tegas, dan tegap layaknya anggota TNI laki-laki. Hal itu dibuktikan oleh Wanita Angkatan Udara (Wara) Lanud Adisucipto yang berlenggang layaknya model di catwalk dan memperlihatkan sisi feminim mereka.

Sebanyak 33 Wara yang datang jauh-jauh dari Yogyakarta unjuk kebolehan di acara "Perempuan Indonesia IV" di hall Mal Ciputra Semarang. Mereka berdandan dengan berbagai busana mulai dari seragam dinas, kebaya, dan kostum tari.

Di awal acara tiga Wara berbusana hitam membuka dengan bernyanyi. Kemudian peragaan busana dimulai dengan menampilkan berbagai jenis pakaian dinas. Meski memakai pakaian dinas, para Wara ini tidak memasang tampang tegas dan seram, mereka justru melempar senyum ke penonton. Usai itu mereka pun berjoget Cha-cha.

Penampilan tiga Wara membawakan tarian tradisional Golek Asmaradana Bawaraga juga cukup memukai penonton karena gemulai gerakannya tidak memperlihatkan keseharian mereka yang akrab dengan baris berbaris.

Bagian humas Lanud Adisucipto, Mayor Sus Ambar Rejiyati mengatakan acara tersebut bertujuan menampilkan sisi feminim Wara. Selain itu juga untuk memperingati hari Kartini tanggal 21 April mendatang.

"Ini untuk memperkenalkan wanita angkatan darat kepada masyarakat," kata Mayor Sus Ambar kepada detikcom, Senin (13/4/2015).

Dengan ditampilkannya sosok Wara tersebut, lanjutnya, sekaligus untuk menarik minat agar para wanita tertarik masuk angkatan udara karena saat ini masih dalam masa perekrutan Taruna/Taruni Akademi TNI hingga 8 Mei mendatang.Next

(alg/jor)

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.36 | 0 komentar | Read More

Menkum Yasonna: Putusan Sela PTUN Ibarat Polisi Tilang Mobil Baru

Selasa, 07/04/2015 00:25 WIB

Hardani Triyoga - detikNews

Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengeluarkan putusan sela yang menyatakan penundaan surat keputusan (SK) Menkum HAM terkait pengesahan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono. Menkum Yasonna menanggapi santai persoalan tersebut.

Menurut dia, putusan sela ini belum masuk pokok perkara. Ia mengibaratkan kepengurusan Agung Laksono yang baru disahkan ini ditilang sehingga berhenti sementara.

"Putusan sela ini kan belum putusan yang memeriksa pokok perkara. Jadi kita kan oleh perintahnya tidak stop. Ibarat mobil, sudah tidak beli mobil baru, baru jalan sebentar sudah ditilang polisi, stop tidak bisa jalan. Itu lah posisi status quo," kata Yasonna usai raker dengan Komisi III di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2015).

Yasonna pun berharap putusan final PTUN segera dikeluarkan agar tak ada spekulasi politik yang berkembang. Persoalan yang menunda SK Menkum HAM ini pun seolah-olah terkesan tak bisa ditafsirkan secara benar.

"Kita harapkan putusan PTUN itu segeralah diselesaikan. Ini bukan soal tidak ada putusan interkoneksi politik di sini. Ini murni bagaimana kita menafsirkan putusan Mahkamah Partai," katanya.

Kemudian soal surat pernyataan Ketua Mahkamah Partai Muladi, Yasonna berharap hal itu diajukan pihak Aburizal Bakrie (Ical) ke PTUN sebagai bukti atau saksi. Hal ini untuk menjawab kesimpangsiuran sikap Muladi yang sebelumnya menurut dia jika mantan Menteri Kehakiman itu mengakui putusan Yasonna.

"Kalau tadi ada surat putusan Pak Muladi, silakan saja diajukan ke PTUN sebagai bukti. Kita menghargai itu. Karena kita kan belakangan Pak Muladi membuat statement sesudah tanggal 24 Maret ke salah satu media yang mengakui apa yang diputuskan Mahkamah Partai," sebutnya.

(hat/jor)

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.36 | 0 komentar | Read More

Ade Komaruddin Tetap akan Ngantor di Ruang Pimpinan Fraksi Golkar

Selasa, 31/03/2015 00:09 WIB

Indah Mutiara Kami - detikNews

Jakarta - Permasalahan struktur Fraksi Golkar yang diperebutkan oleh 2 kubu akan dibawa pada rapat paripurna. Loyalis Ical, Ade Komaruddin hingga saat ini masih dinyatakan sebagai Ketua Fraksi. Untuk itu, Ade pun menyatakan masih akan berkantor di ruangan pimpinan Fraksi Golkar seperti biasa.

"Masih dong (berkantor di ruangannya)," ungkap Ade saat dikonfirmasi setelah mediasi kedua kubu selesai dilakukan di Fraksi Golkar, Gedung Nusantara 1 Lantai 12, Kompleks DPR, Senayan, Jakpus, Senin (30/3/2015) malam.

Pria yang akrab dipanggil Akom tersebut juga memastikan hingga rapat paripurna digelar nanti, dirinya masih merupakan Ketua Fraksi Golkar. Rapat paripurna sendiri rencananya akan digelar pada Kamis (2/4) mendatang.

"(Saya) masih ketua fraksi," tegasnya.

Sebelumnya kubu Agung Laksono menyatakan saat ini Fraksi Golkar dalam status quo. Meski mengakui Ade masih Ketua Fraksi, ia meminta agar tidak lagi ada kunci mengunci ruangan fraksi sebagai aksi pemboikotan.

"Semua menunggu Paripurna Kamis. Sekarang status quo, ketua fraksi masih Pak Ade. Nggak perlu ada kunci mengunci. Semua dibiarkan terbuka," ujar Sekretaris Fraksi Golkar kubu Agung, Fayakhun Andriandi.

(ear/jor)

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.36 | 0 komentar | Read More

Fadli Zon Dorong Presiden Beri Statemen Atas SK Menkum HAM Terkait Golkar

Jakarta - Menkum HAM Yasonna Laoly telah mengeluarkan SK yang mengesahkan kepengurusan DPP Golkar versi Munas Ancol. Golkar versi Munas Bali dan Koalisi Merah Putih (KMP) memprotes keras keputusan tersebut.

KMP menilai SK Menteri Yasonna merupakan abuse of power atau penyalahgunaan wewenang. KMP mendesak presiden untuk mengeluarkan statemen atas kondisi tersebut.

"Saya kira presiden perlu memberikan statemen apakah keputusan Menkum HAM adalah keputusan yang diketahui pemerintah atau bukan," kata Fadli di kediaman Djan Faridz, Jl Diponegoro 43, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/3/2015).

Menurut Fadli, statemen presiden sangat diperlukan dalam hal ini. Sebab ia menilai, Menkum Yasonna melakukan pengkhianatan dan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan politik.

"Statemen itu menunjukkan apakah beliau seorang presiden atau suruhan partai," ujarnya.

Pihaknya mendesak presiden memberikan sanksi tegas kepada Menteri Yasonna jika keputusan tersebut bertentangan dengan pemerintah. Ia tak segan-segan mengusulkan pencopotan kepada Yasonna.

"Kalau itu memang itu tidak sejalan dengan presiden, harus copot Laoly," tegasnya.

Keputusan Yasonna tersebut membuat KMP geram. Mereka langsung mengadakan rapat presidium KMP di kediaman Djan Faridz. Rapat ini dihadiri sejumlah petinggi KMP, di antaranya Ketum Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pertimbangan PAN Amien Rais, Ketum PPP Djan Faridz, serta Suryadharma Ali.

(kff/spt)

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.36 | 0 komentar | Read More

Ade Komarudin Sebut Pertemuan di Rumah Ical untuk Rapatkan Barisan

Jakarta - Ketua Fraksi Golkar di DPR Ade Komarudin ikut menghadiri pertemuan dengan DPD tingkat 1 di rumah Aburizal Bakrie (Ical) malam ini. Ia menyebut pertemuan kira-kira 3 jam itu bertujuan untuk merapatkan barisan para kader Golkar di daerah.

"Pertemuan untuk konsolidasi, merapatkan barisan, supaya solid, kompak," kata Ade usai pertemuan saat ditemui di rumah Ical, Jalan Ki Mangunsarkoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2015) malam.

Ade menyebut semua perwakilan DPD tingkat 1 dari seluruh Indonesia hadir di pertemuan tersebut. Tak ada satu daerah pun yang tak mengirimkan perwakilan.

Menurutnya, pertemuan tersebut tak ada hubungan dengan keputusan Kemenkum HAM yang menolak hasil Munas Bali, munas yang digelar kubu Ical.

"Nggak ada, ini pertemuan DPD-1, kumpul semua, konsolidasi samakan persepsi, karena emang kita sering ngadain pertemuan," jelas Ade.

Menkum HAM Yasonna Laoly telah memutuskan bahwa kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono adalah kepengurusan yang resmi. Meski begitu, Yasonna mengingatkan kepada Agung bahwa kubu Aburizal Bakrie juga harus diakomodir, jika tidak maka Yasonna tak akan menerima kepengurusan Golkar kubu Agung.

"Nanti kita lihat yang mereka kirimkan seperti apa. Dalam MPG disebutkan mengakomodasi kubu sebelah sana. Ini kepengurusan Golkar adalah transisi. Konsepnya islah dan transisi," kata Yasonna saat ditemui di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Senin (16/3).

(rna/kha)

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.36 | 0 komentar | Read More

Di Sleman, Ada Wanita Jual Rumah Sekaligus Bisa Diajak Nikah

Selasa, 10/03/2015 00:28 WIB

Bagus Kurniawan - detikNews

Sleman, - Ada-ada saja cara berjualan yang dilakukan Warga Sleman, DIY. Dia menawarkan rumahnya untuk dijual sekaligus bisa diajak menikah.

Tawaran langka ini diajukan melalui situs khusus jual beli rumah via online. Lewat iklan yang terpasang, sang pemilik rumah menuliskan "Beli rumah bisa ajak pemiliknya nikah.”

Rumah yang dtawarkan juga tergolong bagus dan mewah. Lokasinya di daerah Tamanmartani Kalasan Sleman.

Ketika dilakukan penelusuran, iklan tersebut, benar adanya.
Pemasang iklan diketahui bernama Winalia (40). Lia panggilan akrabnya itu mengakui dan serius memasang iklan itu.

"Memang benar itu rumah saya yang akan dijual," ungkap Lia.

Dia mengaku membangun rumah tersebut sejak tahun 2013. Rumah tersebut dibangun melalui pembiayaan sebuah bank.

"Daripada diambil bank, lebih baik saya jual untuk melunasi cicilan," ungkap Lia tanpa memperinci besarnya cicilan.

Dia menginginkan pembeli yang benar-benar serius. Syaratnya adalah calon pembeli juga berminat untuk mengajaknya menikah.

Lia mengaku tidak mau kalau yang mengajaknya menikah itu ternyata seseorang yang sudah berkeluarga. Namun dia bersedia dipersunting oleh dua atau jejaka.

“Kalau itu duda atau jejaka, boleh. Bukan yang sudah berkeluarga. Bukan iseng atau coba-coba saja," katanya.

(bpn/fdn)

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.36 | 0 komentar | Read More

Mayat Bayi Gosong yang Ditemukan di Tumpukan Sampah Dibawa ke RSCM

Jakarta - Bayi ditemukan tewas di tumpukan sampah di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Kini bayi yang tubuhnya gosong tersebut dibawa ke RS Cipto Mangunkusumo untuk diautopsi.

"Jenazah dibawa ke RS Cipto untuk keperluan penyelidikan," kata Kapolsek Jatinegara Kompol Dasril kepada wartawan di lokasi, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (2/3/2015).

Kondisi bayi tersebut gosong di bagian tangannya. Sementara badannya dibalut dengan kain putih semacam bedong bayi.

"Jenis kelaminnya belum diketahui," ujar Dasril.

Berapa usia bayi malang tersebut juga belum dapat dipastikan. Yang pasti, menurut Dasril, bayi itu masih sangat kecil.

"Berapa umurnya nanti baru diketahui setelah autopsi," katanya.

Termasuk apakah bayi tersebut memang sudah tewas sebelum dibakar, Dasril juga belum dapat memastikan. Pihaknya masih memeriksa saksi-saksi terkait kasus ini.

Bayi tersebut ditemukan oleh warga sekitar di tumpukan sampah di Jl DI Panjaitan, kawasan Jatinegara, Jaktim sekitar pukul 20.00 WIB. Awalnya warga menduga bau busuk yang tercium di sekitar tumpukan sampah tersebut berasal dari sampah yang mereka bakar. Namun ternyata setelah dikorek-korek, ada bayi yang terbakar di dalam tumpukan sampah itu.

(edo/fjp)

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.36 | 0 komentar | Read More

Belasan Warga Terluka Akibat Kebakaran di Gang D Jl Lautze

Selasa, 24/02/2015 00:16 WIB

Jakarta - Belasan warga terluka akibat kebakaran yang terjadi di kawasan pemukiman padat penduduk, Gang D, Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. 5 Orang di antaranya dibawa ke Puskesmas Kecamatan Sawah Besar karena butuh penanganan lebih.

"Totalnya ada sekitar 17 orang. 5 Orang dilarikan ke puskesmas karena menderita luka bakar cukup lebar," kata petugas PMI Kota Jakarta Pusat, Cipta di Jalan Lautze, Jakarta Pusat, Senin (23/2/2015).

Rata-rata warga yang ia rawat menderita luka bakar dan luka sobek karena tergores pecahan kaca. Seluruh warga yang terluka adalah laki-laki.

Dari 17 orang yang terluka tersebut, 4 di antaranya adalah petugas pemadam kebakaran. Mereka ada yang terluka karena tertimpa reruntuhan bangunan, namun ada juga yang dipukul warga.

3 Dari 4 petugas yang cedera tersebut justru mengalami luka karena diserang warga. Warga menganggap gerakan petugas damkar kurang cekatan. Padahal menurut petugas, mereka bekerja menggunakan teknik agar upaya pemadaman lebih efektif.

Petugas yang menderita luka adalah Sukur(41), Thamrin (40), Iik Wahyudin dan Yudi Kurniawan. 2 Nama terakhir dilarikan ke Puskesmas Sawah Besar untuk mendapat penanganan lebih lanjut.

(kff/mpr)

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.36 | 0 komentar | Read More

Pria Bersenjata AK47 Culik Seorang Pria di Lhokseumawe

Selasa, 17/02/2015 00:19 WIB

Feri Fernandes - detikNews

Lhokseumawe - Maulidin (24), Warga Desa Glumpang Sulu Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, hilang diculik oleh empat orang komplotan bersenjata api laras panjang AK 47, Minggu (15/02), pada pukul 22.30 WIB. Penculikan mencekam ini terjadi di sebuah warung kopi.

Informasi yang dihimpun, Senin (16/02/2015), Maulidin alias Makwok diculik di warung kopi milik Hamdani, oleh empat Orang Tak di Kenal (OTK) menggunakan mobil Avanza Silver BL 45 N, dan kabur ke arah barat Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, Aceh.

Kapolres Lhokseumawe, AKBP Cahyo Hutomo, membenarkan kejadian penculikan tersebut. Bedasarkan hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) ditemukan 1 buah Selongsong dan 4 butir amunisi AK 47 yang masih aktif.

"Sebelum penculikan, 2 orang OTK sempat mengeluarkan tembakan peringatan ke udara, kemudian baru turun 2 orang lagi dari mobil dan lansung menyeret Maulidin," kata Cahyo.

Selanjutnya, dari keempat OTK penculikan tersebut, hanya 2 orang di antaranya yang menggunakan senjata api laras panjang AK 47. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas untuk menyeret korban.

Saat ini, tim gabungan Intel Polres Lhokseumawe telah melakukan pengejaran. Barang bukti 1 buah selongsong dan 4 butir amunisi sudah diamankan oleh pihak kepolisian.

(vid/vid)

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.36 | 0 komentar | Read More

Soal Rencana Hapus PBB, Menteri Agraria Sudah Beritahu Jokowi

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan berencana menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Untuk mewujudkannya, Ferry bahkan sudah menyurati Presiden Joko Widodo langsung.

"Kami sudah kirim surat kepada Presiden Jokowi. Saya juga secara lisan sudah berbicara dengan Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menkeu Bambang Brodjonegoro terkait rencana penghapusan PBB ini. Saat ini masih menunggu arahan," kata Ferry kepada detikcom, Senin (9/2/2015).

Kini kementeriannya tengah menunggu arahan Jokowi. Sambil menunggu, mereka pun mematangkan rencana serta kriteria
penghapusan PBB bagi rumah hunian atau masyarakat menengah ke bawah.

Dalam kesempatannya ini dia kembali menegaskan, penghapusan hanya untuk rumah sederhana, tempat ibadah serta rumah sosial. Namun bagi rumah komersial seperti restoran, factory outlet (PO)/pertokoan, perkantoran, hotel, dan rumah kontrakan akan tetap dikenakan.

"Yang dibebaskan tanah dan bangunan yang dihuni masyarakat. Kalau hunian mewah nanti kita bikin kriteria lagi. Mereka harus tetap kena karena mereka mampu. Latar belakang kebijakan ini untuk meringankan beban hidup masyarakat. Sebetulnya pungutan-pungutan yang menyangkut masyarakat harus dikurangi. Itulah fungsi pemerintah," papar Ferry.

Ferry menduga rencana penghapusan ini juga tidak akan ganggu APBD di daerah. Pasalnya yang dihapus bukan seluruhnya melainkan hanya untuk rumah tertentu.

"Saya kira pemerintah daerah tetap kita sampaikan (rencana tersebut), karena PBB itu kan sumber pendapatan asli daerah. Mereka menolak karena berpikir semua PBB dihapus, padahal kalau mau jujur yang kita sebutkan tadi bahwa PBB yang dihapus itu adalah PBB untuk rumah yang dihuni masyarakat, rumah kediaman, rumah hunian," tandasnya.

(mok/vid)

00.36 | 0 komentar | Read More

Pria ini Dipolisikan Pacarnya Karena Mengaku Anggota TNI

Semarang - Berlagak menjadi anggota TNI lengkap dengan seragam dan senjata, seorang pemuda warga Desa Anreapi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat berhasil memacari gadis pujaannya. Namun hal itu tidak berlangsung hingga pelaminan karena kedok pemuda bernama Akbar Paputungan (23) itu terbongkar.

Berbadan tegap dan gagah, posturnya sebagai security tambang batubara di Kalimantan Timur ternyata dimanfaatkan untuk menipu perempuan berinisial IA (29) yang dikenalnya lewat Facebook sejak bulan November 2014 lalu. Ia mengaku sebagai anggota TNI dari Raider 700 dengan pangkat Serka.

"Saya cari sensasi untuk penampilan saja," kata Akbar di Mapolres Semarang, Kabupaten Semarang, Senin (2/2/2015).

Setelah akrab, pelaku datang ke Pekanbaru untuk menemui korban yang bekerja di perusahaan valas. Saat itu Akbar meminta uang ke korban dengan alasan untuk tiket pesawat. Mereka kemudian tinggal di rumah kontrakan selama dua bulan.

"Uang yang saya pakai total Rp 5 juta. Tapi itu untuk makan saya sama dia saja, kok," tandasnya.

Dengan seragam dan senjata berupa pisau dengan gagang serta sarung berbentuk pistol FN, ia berhasil meyakinkan korban hingga dibawa ke rumah orang tua korban di Banyubiru, Kabupaten Semarang pada tanggal 13 Januari 2015 lalu.

Pelaku sempat tinggal dua minggu di rumah korban dan bermaksud membahas pernikahan. Namun korban dan keluarga mulai curiga karena Akbar tidak pernah terlihat berdinas. Korban pun melaporkan kekasihnya ke polisi.

Kapolres Semarang, AKBP Muslimin Ahmad mengatakan pihaknya memperoleh laporan adanya anggota TNI gadungan dan menindak lanjuti dengan pihak Koramil. Kemudian anggota Polsek Banyubiru, Polres Semarang, dan Koramil Banyubiru membekuk tersangka beserta barang bukti seragam, sepatu, dan pisau berbentuk pistol.

"Motif sementara hanya untuk gagah-gagahan menarik perhatian cewek. Korban curiga karena pelaku tidak pernah ke kantor. ternyata benar identitasnya palsu," kata Muslimin.

Anggota TNI gadungan tersebut kini harus mendekam di penjara dan atas kasusnya, ia dijerat pasal 378 juncto 372 juncto 228 KUHP juncto pasal 2 ayat 1 UU Darurat no. 12 tahun 1951.

(alg/rvk)

Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.

00.36 | 0 komentar | Read More

Dukungan Total Muhammadiyah untuk KPK

Jakarta - Gelombang aksi dukungan dari berbagai elemen masyarakat untuk KPK terus membesar. Tak terkecuali dari Muhammadiyah, yang total memberi dukungan untuk lembaga antikorupsi itu.

Aksi dukungan Muhammadiyah untuk KPK digelar di beberapa daerah Senin (26/1). Elemen Muhammadiyah di Jawa Timur, Yogyakarta dan DKI Jakarta menggelar aksi dukungan untuk KPK.

Puluhan pelajar dari berbagai sekolah Muhammadiyah di Jakarta bersama dengan Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan dukungan.

"Sebagai bagian dari bangsa ini, kami selaku pelajar Muhammadiyah merasa prihatin dengan kasus perseteruan yang melibatkan dua institusi penegak hukum di Indonesia. Untuk itu kami hadir ingin memberikan dukungan moral kepda KPK," ujar Koordinator lapangan Riko Basrikoto pelajar Muhammadiyah dalam siaran pers yang diterima detikcom, Senin (26/1/2015).

Dalam aksi yang diawali dengan long march sampai ke gedung KPK tersebut hadir, ketua umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah Muhammad Khoirul Huda. IPM mendukung agar KPK terus fokus bekerja memberantas korupsi tanpa harus terpengaruh intervensi dari pihak manapun. Selain itu, IPM mendesak presiden Jokowi untuk bersikap tegas menyikapi polemik yang terjadi pada dua institusi ujung tombak pemberantasan korupsi tersebut.

“Korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat keji. Karena korupsi, anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastuktur pendidikan, membiayai pelajar dan gaji guru menjadi tidak optimal, begitu pula dengan sektor lainnya. Sehingga IPM mendukung untuk penegakkan hukum yang tegas bagi koruptor, maka institusi hukum di Indonesia harus kuat, kami mengecam pelemahan terhadap KPK,” ujar Khoirul.

Puluhan pelajar tersebut membawa spanduk, bendera dan tulisan untuk mengajak masyarakat agar peduli dan ikut memberikan dukungan moral kepada KPK. Di akhir aksinya, sebagai wujud kepedulian dan dukungn pelajar untuk KPK, IPM menyerahkan bunga mawar kuning kepada perwakilan KPK.Next

(trq/rvk)

Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.

00.36 | 0 komentar | Read More

Petugas PJR Bantu Pengendara yang Kena Serangan Jantung di Tol Pancoran

Selasa, 20/01/2015 00:23 WIB

Jakarta - Petugas Patroli Jalan Raya (PJR) membantu seorang pengendara mobil yang terkena serangan jantung di Tol Pancoran yang mengarah ke Cawang. Pengendara mobil itu kemudian dilarikan ke Rumah Sakit (RS) UKI Cawang.

Dari akun Twitter @TMCPoldaMetro, Senin (19/1/2015), tampak seorang pria berpakaian hijau memegangi dadanya. Sementara itu di samping kanan-kirinya, 2 petugas terlihat melakukan penanganan pada pria tersebut.

"Petugas PJR 916 bantu pengendara terkena serangan jantung di Tol Pancoran arah Cawang,dibawa ke RS UKI Cawang," tulis @TMCPoldaMetro.

Kemudian, akun @TMCPoldaMetro juga memperlihatkan kartu identitas pria tersebut yang diketahui bernama Abrar S Yaman, kelahiran Bima tanggal 29 November 1972. Dia beralamat di Jl Cempaka Bulak 006/004 Jaticempaka, Pondok Gede, Bekasi. Tertulis pekerjaan Abrar sebagai PNS.

Belum jelas bagaimana kondisi Abrar dan kronologi kejadian sampai Abrar terkena serangan jantung. Belum ada keterangan pula apakah Abrar menyetir sendiri atau tidak saat kejadian tersebut menimpanya. Yang jelas saat ini dia sudah berada di RS UKI Cawang untuk mendapatkan penanganan.

Selain itu, saat detikcom menghubungi PT Jasa Marga, petugas piket bernama Satria menyebut tidak ada laporan kecelakaan lalu lintas di lokasi itu.

"Tidak ada laporan kecelakaan di lokasi tersebut," ucap Satria.

Foto: @TMCPoldaMetro

(dha/kha)

Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.

00.36 | 0 komentar | Read More

Tanggul Lumpur di Kedungbendo Sidoarjo Jebol, Warga Mengungsi ke Balaidesa

Selasa, 06/01/2015 00:30 WIB

Sidoarjo - Tanggul penahan lumpur yang berada dititik 73 B kembali jebol, jebolnya tanggul penahan lumpur sekitar pukul 20.00 yang berada di desa Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin ini diakibatkan karena di sekitar tanggul turun hujan yang sangat deras, sejak pukul 17.00 Senin (5/01/2015).

Karena dampak dari jebolnya tanggul penahan lumpur tersebut warga desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo kembali mengungsi ke kantor balai desa.

Sekitar puluhan warga Gempolsari khususnya kaum hawa ini tidak berani menempati rumahnya karena tempat tinggalnya di dalam rumah digenanggi air lumpur sedalam selutut orang dewasa, sedangkan untuk bapak-bapak tidak ikut mengungsi untuk menjaga rumahnya masing-masing.

Menurut Sulastri (31) warga desa Gempolsari mengatakan, malam ini warga kembali mengungsi ke kantor Balai desa lagi karena rumah warga terendam air lumpur sedalam selutut orang dewasa.

"Warga sebenarnya sudah capek, kejadian seperti ini sering terjadi nanum belum ada jalan keluar yang terbaik, warga berharap proses pembayaran ganti rugi segera diselesaikan," ujar Sulastri.

Sedangkan di tempat lain Humas BPLS Dwinanto Hesty Prasetyo mengatakan, "karena derasnya hujan yang turun di sekitar tanggul penahan lumpur, malam ini tanggul penahan lumpur dititik 73B kembali jebol," ujarnya di pemukiman rumah warga desa Gempolsari.

Aliran air dan lumpur mengarah ke desa Gempolsari dan desa lainnya, malam ini di permukiman warga Gempolsari ketinggian lumpur bercampur air sekitar selutut orang dewasa.

Dwinanto Hesty Prasetyo menambahkan, untuk tanggul penahan lumpur yang jebol besuk pagi akan diupayakan untuk dilakukan penutupan, sedangkan di pemukiman warga BPLS memindahkan lumpur ke kali Ketapang dengan menggunakan pompa Cilicin.

(fjr/fjp)

Ikuti perkembangan detik demi detik upaya pencarian AirAsia QZ8501 disini.

00.36 | 0 komentar | Read More

Kebakaran Rumah Terjadi di Penjaringan, Ada Warga yang Terluka

Selasa, 23/12/2014 00:23 WIB

Jakarta - Kebakaran terjadi di pemukiman padat penduduk di Kebon Tebu, Rt 016 Rw 17, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Dilaporkan ada yang luka akibat peristiwa ini.

Suku Dinas Pemadam Kebakaran (Sudin Damkar) Jakarta Utara menerima laporan kebakaran tersebut sekitar pukul 22.45 WIB, Senin (22/12/2014). Sebanyak 28 unit mobil damkar langsung dikerahkan unutk memadamkan api.

"Yang terbakar rumah, untuk jumlahnya kita tunggu laporan dari lapangan. Ada 28 unit mobil damkar yang dikerahkan, 25 dari Sudin Jakarta Utara, 3 dari Sudin Jakarta Barat," ujar petugas komunikasi Damkar Jakarta Utara, Purus saat dikonfirmasi.

Purus mengatakan, tidak ada laporan korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun dilaporkan ada yang mengalami luka.

"Ada yang luka, tapi untuk jumlahnya kita belum terima laporan," kata Purus.

Hingga pukul 24.00 WIB, api dilaporkan sudah padam. Belum diketahui penyebab kebakaran ini.

"Sekarang sedang pendinginan," kata Purus.

(jor/rvk)

00.36 | 0 komentar | Read More

Hatta: Masyarakat Mendukung Pilkada Langsung, Ya Kami Ikuti

Selasa, 16/12/2014 00:06 WIB

Tangerang - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa menyatakan Koalisi Merah Putih tetap mendukung Pilkada langsung melalui Perppu yang dibuat mantan presiden SBY. Hal ini disebutnya sesuai keinginan masyrakat.

"Perubahan sikap KMP didasari adanya perubahan substansi di Perppu yang baru, bahwa perubahan substansi perppu ini berdasarkan komunikasi yang dilakukan tataran internal KMP. Kemarin KMP bertemu dengan SBY dan memusyawarahkan masalah ini," kata Hatta.

Hatta menyampaikan ini usai acara pembekalan tugas anggota Fraksi PAN MPR RI ebagai anggota majelis dalam mensosialisasi hasil putusan dan tugas konstitusional lainnya yang digelar di Hotel Aryaduta, Karawaci, Tangerang Banten, Senin (15/12/2014) malam.

Dalam kesempatan itu, hadir juga Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais dan politisi PAN yang juga menjabat sebagai Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan. Hatta mengatakan, Perppu secara substansi akan diperbaiki.

Sedangkan perubahan sikap KMP mendukung pilkada langsung, lanjut Hatta, karena melihat keinginan mayoritas masyarakat Indonesia. "Hasil survei, 85 persen masyarakat mendukung pilkada langsung ya kami ikutin masyarakat," tuturnya.

(idh/vid)

00.36 | 0 komentar | Read More

Usai Bertemu JK, Agung Laksono: Kami Lapor Hasil Munas

Selasa, 09/12/2014 00:17 WIB

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews

Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas IX di Jakarta Agung Laksono menemui mantan ketua umum Partai Gokar Jusuf Kalla. Pertemuan digelar di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, membahas hasil Munas dan kelanjutan dinamika internal Golkar.

"Ini hanya pertemuan konsultasi, pertemuan antara senior sebagai mantan ketua umum Golkar. Kami melaporkan hasil Munas di Mercure," kata Agung Laksono usai bertemu Jusuf Kalla di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (8/12/2014).

Agung yang hadir didampingi wakil ketua umum Priyo Budi Santoso, melaporkan juga soal upaya pihaknya mendaftarkan perubahan kepengurusan DPP Hasil Munas Jakarta ke Kementerian Hukum dan HAM. Sekaligus juga gugatan ke pengadilan bahwa Munas Bali tidak sah.

"Pak Jusuf Kalla sangat apresiasi kami tempuh jalur hukum dan kami serahkan pada pihak yang berkomitmen," ujar mantan Menkokesra itu.

Selain itu, dalam pertemuan itu JK juga menyampaikan harapannya soal masih ada kemungkinan untuk islah dengan kubu Aburizal Bakrie yang menggelar Munas Bali. Ical terpilih lagi sebagai ketua umum versi Munas Bali dan telah mendaftarkan juga kepengurusan ke Kemenkum HAM.

"Mengarahkan paling tidak ada persatuan, kami memang tidak keberatan. Tapi karena kami usdha menempuh jalur hukum maka biarlah proses itu berjalan. Kami sudah lapor ke Kemenkum HAM, kalau ada kurang akan kami lengkapi. Kalau sampai pengadilan pun kami siap," ujar Agung.

(bal/rvk)

00.36 | 0 komentar | Read More

Tolak Perwakilan Kantor Hamas, Indonesia Tetap Dukung Kemerdekaan Palestina

Senin, 01/12/2014 23:50 WIB

Andri Haryanto - detikNews

Jakarta - Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mengapreasiasi langkah pemerintah melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) yang menolak pembukaan kantor perwakilan organisasi perjuangan pembebasan Palestina, Hamas, di Jakarta. Meski demikian, Indonesia tetap dalam kerangka mendukung kemerdekaan Palestina.

"Kami mendukung kemerdekaan bangsa Palestina, tetapi kita tidak boleh ikut terjebak dalam konflik internal Palestina yang melibatkan Hamas dan Fatah. Hal ini sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945 yaitu ikut menjaga perdamaian dunia dan sesuai dengan karakter politik luar negeri kita yaitu bebas dan aktif," ujar Charles dalam pesan singkat yang diterima detikcom, Senin (1/12/2014)

Menurut Charles, langkah yang dilakukan Kementerian Luar Negeri dengan menolak berdirinya perwakilan Hamas di Jakarta sudah tepat. Perwakilan Palestina di Jakarta sudah berdiri sejak tahun 1989, dan itu sudah diakui oleh pemerintah Indonesia.

"Kedutaan Palestina di Jakarta sudah mewakili rakyat dan bangsa Palestina," ujarnya.

Ke depan, bilamana Indonesia sudah bisa mendirikan perwakilan di Palestina tentunya pemerintah akan mendirikannya di Ramallah. "Dan berhubungan dengan Otoritas Palestina yang diakui oleh dunia internasional," kata Charles.

Sebelumnya, Menlu Retno Lestari Priansari Marsudi tak setuju organisasi Hamas membangun kantor perwakilan di Jakarta. Dia menyarankan agar Hamas melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kedutaan Palestina di Jakarta.

Sementara itu, Duta Besar Palestina untuk Indonesia Fariz Mehdawi menganggap langkah yang diinginkan Hamas adalah bentuk yang abnormal. Menurut dia, Hamas adalah sebuah partai politik sehingga tidak perlu ada perwakilan di Indonesia.

Ucapan Mehdawi itu senada dengan Ketua ‎Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina (PPIP) Din Syamsudin. Din mengatakan, masyarakat, khususnya DPR tak perlu mendorong keinginan Hamas membuka kantor di Jakarta.

Din yang juga Ketua PP Muhammadiyah ini menegaskan, di Jakarta sudah ada kedutaan besar Palestina yang bisa menjembatani dan mengakomodir kepentingan negara tersebut. Jadi, tidak perlu ada kantor Hamas di Jakarta.

(ahy/rna)

00.36 | 0 komentar | Read More

Kementerian PDT: Pemerintah Bagikan 15,5 KKS Secara Bertahap

Selasa, 04/11/2014 00:07 WIB

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan trio 'kartu sakti' yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDT) akan membagikan KKS kepada 15,5 juta keluarga secara bertahap.

Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Bambang Widianto mengatakan, pemerintah akan membagikan KKS, yang menggantikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) secara bertahap kepada 15,5 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia. Pembagian itu disertai dengan kartu SIM yang berisi uang elektronik yang digunakan untuk mengakses Simpanan Keluarga Sejahtera.

Bambang menjelaskan, pada tahap awal pemerintah membagikan KKS, Kartu SIM, KIP, dan KIS kepada 1 juta keluarga kurang mampu. "Keseluruhan program tersebut merupakan era baru dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu, yaitu melalui kegiatan produktif berupa rekening simpanan, keberlanjutan pendidikan anak serta pemberian jaminan kesehatan yang lebih luas," kata Bambang dalam siaran pers yang diterima detikcom, Senin (3/11/2014).

Simpanan Keluarga Sejahtera adalah bantuan tunai bagi keluarga kurang mampu, yang diberikan dalam bentuk rekening simpanan sebagai bagian dari strategi nasional keuangan inklusif. Pemberian bantuan ditujukan untuk mendorong akses terhadap sistem keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pendapatan serta menjaga stabilitas sistem keuangan.

"Pemberian simpanan merupakan perbaikan dari mekanisme pemberian bantuan tunai dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat yang diberikan sebagai bagian dari paket kompensasi akibat penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak pada tahun 2013." kata Bambang.

Bambang mengatakan, pihaknya menyadari bahwa layanan perbankan masih belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan pedalaman. Oleh karena itu, pemerintah mendorong penggunaan simpanan dalam bentuk Layanan Keuangan Digital (LKD), yang berupa uang elektronik.

"Melalui LKD, masyarakat tidak lagi dibatasi oleh keberadaan bank atau ATM. Mereka bisa mengirim dana lewat telepon seluler (ponsel) mereka, dan mengambil uang tunai melalui agen yang ditunjuk oleh bank yang menyimpan dana mereka," ujar Bambang.

Peluncuran tahap awal tersebut akan dilakukan di 19 Kabupaten/Kota di 9 Provinsi, yaitu, Jembrana, Pandeglang, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Cirebon, Kota Bekasi, Kuningan, Kota Semarang, Tegal, Banyuwangi, Kota Surabaya, Kota Balikpapan, Kota Kupang, Mamuju Utara, Kota Pematang Siantar, dan Karo. Peluncuran tersebut diperkirakan akan selesai pada pertengahan bulan Desember 2014.

(jor/kff)

00.36 | 0 komentar | Read More

Usai Konser 'Syukuran Rakyat', Lalin di Sekitar Monas Lancar

Selasa, 21/10/2014 00:18 WIB

Jakarta - Acara 'Syukuran Rakyat' yang digelar oleh para relawan dalam rangka pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berlangsung lancar. Usai acara, arus lalu lintas terpantau cenderung sepi.

Pantauan detikcom di Monas, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2014) malam, band Slank menjadi pamungkas dalam gelaran yang diadakan di pelataran Monas. Slank pun mengajak penonton menyanyikan lagu tentang Persatuan Indonesia berjudul 'Salam Tiga Jari'.

Penonton yang mayoritas merupakan Slanker itu bernyanyi bersama mengikuti panduan dari Kaka. Usai acara itu, para penonton sebagian besar masih berada di dalam kawasan Monas.

Sementara itu, arus lalu lintas di Jl Medan Merdeka Selatan cenderung sepi sejak dibuka pada pukul 23.30 WIB. Hanya ada beberapa motor dan mobil pribadi yang melintas menuju arah Tugu Tani dari arah Bundaran Patung Kuda maupun sebaliknya.

Begitu pula dengan lalu lintas di Jl Medan Merdeka Timur yang tampak lengang. Hal yang sama juga terjadi di Jl Medan Merdeka Barat, Jl MH Thamrin hingga Bundaran HI.

(dha/vid)

00.37 | 0 komentar | Read More