Begini Strategi Menkominfo agar e-Commerce Tak Layu Sebelum Berkembang

Jakarta - Menkominfo Rudiantara tak mau industri e-commerce lokal layu sebelum berkembang. Itu sebabnya, menurut dia, industri jual beli online buatan anak negeri ini harus diproteksi.

Saat ditemui di ruang serba guna Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (6/4/2015), menteri kembali membahas soal aturan e-commerce yang akan diterbitkan oleh pemerintah dalam waktu dekat. "Agustus nanti aturannya keluar," kata dia.

Aturan soal e-commerce ini tak hanya jadi urusan Kementerian Kominfo, namun juga instansi dan kementerian lainnya seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, hingga Badan Ekonomi Kreatif (BEK).

"BEK cuma salah satunya. Kominfo juga sebenernya cuma mengurusi bagaimana internet nggak lelet. Kemudian dari sisi logistik ada Pak Jonan, Menhub. Lalu fiskal di keuangan karena mau dipajakin," kata dia.

"Tapi saya bilang jangan dulu dipajakin. Memang semua usaha di Indonesia subjeknya kepada pajak. Tapi saya bilang ini infant industries, jangan dulu dipajaki, mesti kita proteksi supaya berkembang," lanjut menteri.

Ia pun memberikan ilustrasi. "Misalnya kayak tol dulu kan, soal PPN, aturannya sudah lama, lebih dari 10 tahun lalu tapi baru diterapkannya sekarang."

"Kemarin Tokopedia dapat suntikan dari Softbank USD 100 juta, tapi di strukturnya sebagai pinjaman, bukan sebagai equity. Strukturnya di luar, benefitnya jadi ke mana?"Next

(rou/rns)

00.55 | 0 komentar | Read More

Menkum Yasonna: Putusan Sela PTUN Ibarat Polisi Tilang Mobil Baru

Selasa, 07/04/2015 00:25 WIB

Hardani Triyoga - detikNews

Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengeluarkan putusan sela yang menyatakan penundaan surat keputusan (SK) Menkum HAM terkait pengesahan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono. Menkum Yasonna menanggapi santai persoalan tersebut.

Menurut dia, putusan sela ini belum masuk pokok perkara. Ia mengibaratkan kepengurusan Agung Laksono yang baru disahkan ini ditilang sehingga berhenti sementara.

"Putusan sela ini kan belum putusan yang memeriksa pokok perkara. Jadi kita kan oleh perintahnya tidak stop. Ibarat mobil, sudah tidak beli mobil baru, baru jalan sebentar sudah ditilang polisi, stop tidak bisa jalan. Itu lah posisi status quo," kata Yasonna usai raker dengan Komisi III di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2015).

Yasonna pun berharap putusan final PTUN segera dikeluarkan agar tak ada spekulasi politik yang berkembang. Persoalan yang menunda SK Menkum HAM ini pun seolah-olah terkesan tak bisa ditafsirkan secara benar.

"Kita harapkan putusan PTUN itu segeralah diselesaikan. Ini bukan soal tidak ada putusan interkoneksi politik di sini. Ini murni bagaimana kita menafsirkan putusan Mahkamah Partai," katanya.

Kemudian soal surat pernyataan Ketua Mahkamah Partai Muladi, Yasonna berharap hal itu diajukan pihak Aburizal Bakrie (Ical) ke PTUN sebagai bukti atau saksi. Hal ini untuk menjawab kesimpangsiuran sikap Muladi yang sebelumnya menurut dia jika mantan Menteri Kehakiman itu mengakui putusan Yasonna.

"Kalau tadi ada surat putusan Pak Muladi, silakan saja diajukan ke PTUN sebagai bukti. Kita menghargai itu. Karena kita kan belakangan Pak Muladi membuat statement sesudah tanggal 24 Maret ke salah satu media yang mengakui apa yang diputuskan Mahkamah Partai," sebutnya.

(hat/jor)

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.36 | 0 komentar | Read More

Yahoo Indonesia

India measures air quality in world's most polluted capital

India's prime minister suggested Monday the country's "age-old traditions" could be used to ease its choking smog, as he launched a new air quality index for the world's most polluted capital. Narendra Modi proposed making every Sunday "bicycle day" and switching off street lights during a full moon, amid growing public concern over the impact of air pollution on the health of India's 1.2 billion people. "It is only a small thing, but you can imagine how much energy could be saved and emissions could be cut if all the street lights were switched off during a full moon." The government said the new index would initially cover 10 cities -- Delhi, Agra, Kanpur, Lucknow, Varanasi, Faridabad, Ahmedabad, Chennai, Bangalore and Hyderabad -- each of which would have monitoring stations with Air Quality Index display boards.

00.35 | 0 komentar | Read More

Walker Yakin Tottenham Masuk Empat Besar

LONDON, KOMPAS.com - Bek Tottenham Hotspur, Kyle Walker, percaya diri bila timnya akan menempati urutan empat besar musim ini di Premier League. Menurut Walker, kualitas Tottenham musim ini menjadi jaminan mampu bersaing dalam perebutan tiket ke Liga Champions, musim depan.

Spurs baru saja menelan kekalahan menyakitkan 0-3 dari West Ham United, di Stadion White Hart Lane, Minggu (6/10/2013). Kekalahan tersebut membuat Tottenham terlempar dari empat besar dan kini menduduki urutan keempat dengan selisih hanya tiga poin dari pemimpin klasemen, Arsenal.

"Sebenarnya, masih terlalu dini berbicara mengenai posisi akhir klasemen. Tetapi, jika kami mampu mempertahankan kekuatan kami, aku rasa tak ada alasan mengapa kami tidak bisa mencapai empat besar," kata Walker dilansit Daily Mirror.

"Kami membuat banyak perubahan di skuad selama musim panas. Tetapi, semua pemain yang datang mampu menyatu dengan baik bersama para pemain lain. Semua pemain saling membantu satu sama lain," lanjutnya.

"Kami telah mendatangkan kualitas seluruh skuad dan semakin kami terbiasa bermain sebagai sebuah tim, maka semakin baik hasil yang akan kami dapatkan," tutup Walker.

---

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis	: Okky Herman Dilaga
Editor	: Okky Herman Dilaga

00.26 | 0 komentar | Read More

Mendag Gobel: Tahun Ini Tak Ada Impor Beras

Jakarta -Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel menegaskan pemerintah melalui Perum Bulog tak akan mengimpor beras tahun ini. Berdasarkan data lapangan, produksi beras di dalam negeri cukup sehingga tak perlu ada pengadaan beras dari luar.

"Enggak akan ada impor. Karena Pak Mentan (Menteri Pertanian) berikan keyakinan bahwa suplai beras cukup bagus. Jadi kita enggak akan pernah impor beras impor," kata Gobel usai ditanya soal potensi impor beras di 2015, pasca rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana, Senin (6/4/2015)

Sementara itu, Mentan Amran Sulaiman mengaku optimistis produksi beras bisa tinggi, sehingga target perubahan pengadaan beras dari 2,7 juta ton menjadi 4 juta ton oleh Perum Bulog bisa tercapai.

Amran optimistis karena tahun ini ada tambahan musim tanam pada Oktober-Maret. Pada 2015 diperkirakan luas areal tanam padi meningkat dari 8,1 juta hektar menjadi 8,7-8,8 juta hektar.

"Kami dari kementan (kementerian pertanian) membentuk tim khusus, upaya khusus namanya ke bawah. Alhamdulillah ada tambahan 700.000 hektar," katanya.

Selain itu, Amran mengatakan seluas luas areaal tanam yang meningkat, faktor bantuan alat mesin pertanian (alsintan) ke petani juga akan mendorong peningkatan produksi padi tahun ini. Saat ini sudah ada pendistribusian 30.000 unit termasuk traktor.

"Ini saya kira nanti aset April-September yang 30.000 ini sudah bisa dirasakan masyarakat," katanya.

Ia optimistis adanya perbaikan di sisi lahan dan bantuan alsintan, termasuk bibit, pupuk, dan irigasi yang baik, maka produksi padi/beras tahun ini akan meningkat cukup signifikan.

"Meningkat, ada yang 5% ada juga 10%," katanya.

(mkl/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.01 | 0 komentar | Read More