Banyak 'Hantu' di Rapat Banggar, Absen 55 Anggota DPR yang Hadir 22 Orang

Jakarta -Menjelang akhir masa jabatan, rapat di DPR mulai dipenuhi banyak 'hantu. Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR malam ini, ada 55 orang anggota yang absen, tapi cuma 22 orang yang hadir di ruang Banggar.

Rapat tersebut berlangsung pukul 20.40 WIB hingga 21.10 WIB. Hadir dalam rapat itu, Menteri Keuangan Chatib Basri, Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, dan jajaran Kemenkeu serta Bappenas.

"Yang absen 55 orang," kata Ketua Banggar Ahmadi Noor Supid dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2014). Namun dari pantauan, yang hadir hanya 22 orang. Ahmadi pun melihat sempat bingung melihat kiri-kanannya tampak kosong.

Rapat ini mengesahkan pendapatan negara untuk APBN 2015 yang akan dijalankan oleh presiden baru Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK).

Untuk tahun depan, pendapatan negara ditargetkan Rp 1.793,6 triliun. Terdiri dari pendapatan dalam negeri Rp 1.790,3 triliun. Pendapatan dalam negeri ini terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 1.380 triliun dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) Rp 410,3 triliun. Kemudian ada juga hibah Rp 3,3 triliun.

Sementara untuk belanja negara, hasil sementara adalah Rp 2.017,6 triliun. Ini terdiri dari belanja kementerian/lembaga Rp 601,1 triliun, non kementerian/lembaga Rp 769,5 triliun, dan transfer ke daerah Rp 647,9 triliun.

Jadi defisit sementara ditetapkan 2,01% atau Rp 224 triliun. Namun besaran belanja negara ini masih bisa diubah, karena ada pembahasan lanjutan.

(dnl/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

00.00 | 0 komentar | Read More

Pertamina Non Aktifkan dan Potong Gaji Pegawainya yang Diduga Selewengkan BBM

Jakarta -PT Pertamina (Persero) menegaskan akan menindak tegas oknum pekerja tanpa toleransi apabila terbukti berperan dalam melakukan tindak penyelewengan bahan bakar minyak (BBM). Perusahaan juga mendukung aparat hukum mengusut tuntas terhadap dugaan tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa tersebut.

Media Manager PT Pertamina Adiatma Sardjito mengungkapkan Pertamina telah menonaktifkan oknum berinisial ‘Y’ dan memberikan sanksi tegas sesuai dengan aturan perusahaan terhitung sejak ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada 14 Juli 2014.

Pertamina, tuturnya, mendukung penuh upaya aparat hukum untuk mengusut tuntas masalah yang disangkakan kepada yang bersangkutan terkait dengan penyelewengan BBM di Terminal BBM Sei Siak, Pekanbaru periode 2008-2010 sebagaimana mencuat akhir-akhir ini.

"Terhitung sejak ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan telah dinonaktifkan dan diberikan sanksi sesuai aturan berupa pemotongan gaji. Apabila sudah ada keputusan tetap dan terbukti yang bersangkutan melakukan penyelewengan, maka hukuman bisa berujung pada pemecatan. Pertamina juga terus berkoordinasi sepenuhnya dengan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas masalah ini," kata Adiatma dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/9/2014)

Adiatma menjelaskan secara administratif tidak ditemukan selisih pengukuran di luar batas toleransi, baik berdasarkan batas yang diberlakukan perusahaan, apalagi batas toleransi yang berlaku internasional. Pertamina menetapkan batas toleransi selisih pengukuran maksimum 0,3%, sedangkan praktik terbaik Internasional umumnya berlaku 0,5%.

Selisih pengukuran tersebut dapat terjadi karena penyusutan akibat penguapan, perubahan suhu, paralaks alat ukur, perubahan dasar tangki atau perbedaan karakteristik media penampung, dan lainnya.

Adiatma juga menjelaskan saat ini konsumsi BBM di Indonesia mencapai sekitar 61 juta kiloliter, di mana sekitar 46 juta kiloliter merupakan BBM PSO yang disalurkan oleh satu BUMN dan dua badan usaha swasta.

Selain itu, terdapat BBM non PSO untuk industri dan ketenagalistrikan yang pasarnya diperebutkan oleh puluhan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum, di mana 8 di antaranya beroperasi di wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.

"Selain itu juga terdapat BBM yang dialokasikan bagi TNI dan Polri, di mana BBM tersebut merupakan BBM tidak bersubsidi atau non PSO,” tutupnya.

(rrd/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

00.00 | 0 komentar | Read More

Tim Transisi Jokowi-JK Masih Kaji Hitungan Kenaikan Harga BBM Subsidi

Jakarta -Tim transisi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-JK masih mengkaji opsi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Kajian juga meliputi soal besaran kenaikan harganya.

"Ya memang kajian-kajiannya dilakukan, tapi keputusan belum diambil begitupun juga kewenangan secara penuh oleh presiden terpilih pada tanggal 20 Oktober," kata Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto di Kantor Transisi, Jakarta, Senin (25/8/2014)

Hasto mengatakan, selain pembahasan opsi soal subsidi BBM, kantor transisi juga menyiapkan program-program terkait janji kampanye Jokowi-JK yang harus dipercepat.

"Implementasi Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, termasuk juga bagaimana program-program perumahan rakyat yang sudah dijalankan oleh Pak Jokowi, pembedahan kampung-kampung deret sebagainya itu akan dijalankan dan ruang fiskal itu akan tersedia," katanya.

Di tempat yang sama Kepala Staf Tim Kantor Transisi Rini Soemarno menambahkan timnya belum bisa memberikan rincian soal opsi kenaikan harga BBM termasuk soal besaran kenaikannya.

"Kita belum bisa memberikan secara detil hitungan-hitungannya karena masih ada opsi-opsi yang tentunya yang akan menjadi keputusan Bapak Jokowi dan JK," katanya.

Rini juga mengatakan, belum bisa memastikan soal angka ideal subsidi BBM. Tahun ini dari volume BBM subsidi 46 juta kilo liter, anggarannya Rp 246,5 triliun.Next

(hen/rrd)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

00.01 | 0 komentar | Read More

Dihargai Hingga Rp 15 Juta/m3, Ini yang Membuat Pohon Jati Mahal

Jakarta -Perusahaan penanaman hutan, PT Harfarm Jaya Makmur menawarkan investasi hutan jati dengan keuntungan yang menggiurkan. Harfarm menjanjikan dalam 8 tahun, satu pohon jati bisa dijual dengan harga Rp 12 juta-15 juta.

Menurut pihak Harfarm, satu pohon jati yang ditanam perseroan bisa menghasilkan satu meter kubik (m3) kayu jati pada usia tahun ke-8.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kehutanan Eka Sugiri mengatakan pada umumnya, satu meter kubik bisa dihasilkan minimal dari tiga batang pohon, atau 2,5 batang pohon yang berumur sedikitnya 10 tahun.

"Nggak mungkin sampai 1 kubik satu pohon," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kehutanan Eka Sugiri kepada detikFinance, Senin (18/8/2014).

Eka mengatakan, harga kayu jati ditentukan berdasarkan kualitas pohon. Bahkan juka umurnya sudah ratusan tahun, harganua bisa mencapai puluhan juta rupiah per m3, dengan catatan kayu jati tersebut memiliki tekstur yang baik dan tidak kosong.

"Ada yang Rp 15 juta, ada yang Rp 10 juta, ada yang Rp 5 juta dan seterusnya per m3. Itu tergantung kualitasnya," katanya.

Eka menambahkan kualitas jati ditentukan dari beberapa faktor. Pertama adalah kualitas bibit kayu jati, kedua adalah waktu penanaman atau kecocokan musim penanaman (saat musim hujan), ketiga adalah kecocokan tempat tumbuh, dan terakhir adalah pemeliharaan.Next

(zul/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

00.01 | 0 komentar | Read More

Besok, Rel Kereta Api Pertama Dibangun di Sulawesi

Makassar -Pemerintah akan meresmikan pembangunan rel kereta api pertama di Sulawesi. Besok pencanangan peletakan batu pertama (groundbreaking) rel kereta api akan dibangun dari Makassar ke Pare Pare.

Menko Perekonomian Chairul Tanjung akan meresmikan proyek ini besok, bersama sejumlah menteri ekonomi yang ikut hadir.

"Besok Pertama kali rakyat Sulawesi bisa melihat sepur. Karena selama hidup belum pernah warga Sulawesi bisa melihat kereta api, karena tidak ada relnya. Besok akan dilakukan groundbreaking pembangunan kereta api pertama di Sulawesi dari Makassar ke Pare Pare," ujar pria yang akrab disapa CT di rumah dinas Gubernur Sulawesi Selatan, Jl Sudirman, Makassar, Sulsel, Senin (11/8/2014).

Tak hanya di Sulawesi Selatan, CT berharap seluruh Sulawesi akan terhubung dengan jalur kereta api. Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi di wilayah ini akan tumbuh tinggi, penyerapan tenaga kerja bertambah, dan kemiskinan akan berkurang.

"Maka otomatis kesejahteraan rakyat akan bertambah," ungkap CT.

Seperti diketahui, proyek pembangunan jalur kereta api rute Makassar-Pare Pare memiliki panjang 145,23 kilometer (km).

Hadir dalam acara tersebut, sejumlah menteri ekonomi yang hadir adalah seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Perdagangan M Lutfi, serta Menteri Pertanian Suswono. Kemudian ada pula Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan dan Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo.

(zul/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

00.00 | 0 komentar | Read More

Gara-gara Sanksi AS, Jet Pribadi Orang Kaya Rusia Tak Bisa Terbang

London -Seorang pengusaha kaya yang dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluh. Pesawat jet mewah pribadinya tidak bisa terbang karena sanksi Amerika Serikat (AS).

Jet mewah Gulfstream buatan AS itu adalah milik Gennady Timchenko. Miliuner ini ditaksir memiliki kekayaan US$ 14,4 miliar atau sekitar Rp 144 triliun. Timchenko merupakan pemilik perusahaan gas dan infrastruktur di Rusia.

Timchenko merupakan satu dari lusinan orang Rusia yang terkena sanksi dari AS akibat konflik yang terjadi di Crimea, Ukraina beberapa waktu lalu.

Seperti dilansir BBC dari media Rusia Itar-Tass, Senin (4/8/2014), Timchenko mengatakan dirinya tak lagi bisa menggunakan jet pribadinya. Pilot yang biasa dipakai tidak boleh untuk menggunakan peralatan navigasi di pesawat itu.

Timchenko menambahkan, dia biasa terbang dengan jet pribadinya keliling dunia untuk berbisnis, dan tinggal di sejumlah propertinya di luar negeri selama 25 tahun terakhir ini. Namun sekarang, dia terkena larangan untuk berpergian ke luar negeri.

Pria kaya ini merupakan pendiri Gunvor, sebuah perusahaan perdagangan komoditas global. Namun Timchenko telah menjual 43% sahamnya sebelum sanksi AS berlaku pada Maret 2014.

Kemudian, Timchenko juga memiliki 23,5% saham di Novatek, produsen gas terbesar kedua Rusia. Dia juga menjadi pemegang saham mayoritas di dua perusahaan infrastruktur, yaitu Volga Group dan Stroytransgaz Group.

Sanksi keuangan yang diberikan AS dan Uni Eropa ke Rusia juga mempengaruhi bisnis Timvhenko. Dia tidak lagi bisa menggunakan kartu kredit Visa dan Mastercard miliknya.

"Saya meninggalkan kartu asuransi kesehatan dari Swiss, dan SIM internasional, serta kartu identitas Finlandia," kata Timchenko.

Memang AS dan Uni Eropa memasukan lusinan individu dan perusahaan di Rusia ke dalam daftar hitam. Jadi individu atau perusahaan ini diputus hubungan bisnis dan sosialnya dari AS dan Uni Eropa.

(dnl/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

00.01 | 0 komentar | Read More

CT: Inflasi Juli 2014 Bisa Jadi Inflasi Lebaran Terendah Sepanjang KIB II

Jakarta -Pemerintah memperkirakan inflasi di Juli 2014 saat lebaran terjadi, bisa di bawah 1%. Bila ini terealisasi, maka inflasi Juli 2014 bisa menjadi inflasi lebaran terendah sepanjang masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II.

Hal ini disampaikan oleh Menko Perekonomian Chairul Tanjung saat open house di rumahnya, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Senin (28/7/2014).

"Saya melihat data-data membaik dibanding sebelumnya. Saya lihat data BPS (Badan Pusat Statistik) hingga minggu ketiga (Juli 2014) inflasi hanya 0,7%," ujar CT.

Selain data BPS, CT juga mengungkapkan, Bank Indonesia (BI) juga memperkirakan laju inflasi di Juli 2014 ini akan mencapai 0,8%. Karena itu, CT memperkirakan inflasi Juli 2014 akan berada di bawah 1%.

"Jadi saya berani perkirakan inflasi bulan ini di bawah 1%. Kalau benar terjadi, maka ini akan jadi inflasi lebaran terendah sepanjang masa pemerintahan KIB II," kata CT.

(dnl/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

00.00 | 0 komentar | Read More

Gubernur BI: RI Harus Seperti Malaysia, Punya Bank Besar di ASEAN

Jakarta -Malaysia menambah satu nama bank besar di Asia Tenggara dengan potensi torehan aset senilai Rp 2.300 triliun. Ini berkat merger tiga bank, yaitu CIMB Group, RHB Capital, dan Malaysia Building Society.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menilai, perbankan Indonesia harusnya juga melakukan hal yang sama. Indonesia membutuhkan bank dengan nilai aset yang besar, kuat, dan sehat.

"Untuk membangun suatu bank yang kuat, perlu ada konsolidasi, jadi seperti di Malaysia, di Indonesia juga perlu ada konsolidasi untuk membentuk satu bank yang kuat dan sehat untuk ekspansi bahkan ke negara anggota ASEAN," ujar Agus di kantor pusat BI, Jakarta, Senin (14/7/2014)

Langkah yang dilakukan Malaysia, menurut Agus, adalah sebuah langkah baik untuk menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN yang mulai diterapkan 2015, meskipun untuk sektor keuangan baru berlaku di 2020.

"Kalau saya ditanya tentang rencana merger bank Malaysia CIMB dan institusi yang lain, itu sudah langkah yang baik, dari yang basisnya di Malaysia," jelasnya.

Niat tersebut, menurut Agus, sudah ada dalam rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lewat revisi arsitektur perbankan yang sudah berlaku saat ini.

"Kalau terkait dengan rencana arsitektur perbankan ke depan, saya memahami OJK ada rencana mengeluarkan revisi arsitektur perbankan dan tentunya dari sisi makro prudential, BI akan menyampaikan pandangannya," jelasnya.

Perbankan Indonesia sudah tumbuh lebih baik pasca krisis ekonomi tahun 1997. Akan tetapi, untuk menghadapi AEC 2015 diperlukan persiapan yang lebih baik lagi.

"Kalau terkait dengan menangkan persaingan itu PR yang harus disiapkan dengan serius. Di Perbankan Indonesia sejak krisis tahun 1997 itu terus membangun kesiapan dari sektor perbankan. Dan nanti di AEC itu akan bisa membuat bank-bank Indonesia hadir di negara anggota ASEAN," terangnya.

(mkl/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

00.00 | 0 komentar | Read More

Rapat Pemegang Saham Tambang Grup Bakrie Sempat Diwarnai Aksi 'Angkat Kaki'

Jakarta -Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bumi Resources Tbk (BUMI) yang digelar pukul 20.00 WIB malam ini membuahkan hasil persetujuan rencana penerbitan saham baru atau rights issue untuk membayar utang. RUPSLB ini sempat ramai.

Salah satu pemegang saham bernama M. Saladdin menyebutkan, suasana RUPSLB yang dilakukan tertutup selama 45 menit ini berlangsung cukup tegang. Lantaran sebagian pemegang saham mempertanyakan alasan BUMI menerbitkan saham baru seri B untuk menutup utang.

Keberatan pemegang saham tersebut dilakukan dengan aksi walk out (WO) alias 'angkat kaki' dari ruang rapat.

"Tadi sempat ramai. Ada yang tanya terbitikan saham baru masa untuk bayar utang saja? Mereka ngotot dan bikin ramai. Akhirnya ada yang WO (walk out/meninggalkan ruang rapat)," tutur Saladin usai menghadiri RUPSLB yang digelar di Hotel Gran Melia, Jakarta, Senin (30/6/2014).

Saladin mengaku pasrah menerima keputusan tersebut, karena memang tidak ada jalan lain bagi BUMI untuk melunasi utang-utangnya.

"Memang buat bayar utang, ya bagaimana lagi. Apalagi memang harga batu bara lagi rendah cuma US$ 70 dari awalnya US$ 85 per ton," tuturnya.

Sebelumnya disebutkan, dana hasil rights issue ini akan digunakan untuk membayar utang. Perusahaan akan fokus kepada pemangkasan utang tahun ini, terutama pembayaran utang pokok kepada China Investment Corp (CIC) yang nilainya mencapai US $1,3 miliar.Next

(dnl/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

00.01 | 0 komentar | Read More

Kapan Foxconn Masuk RI? MS Hidayat: Mungkin Tunggu Jokowi Jadi Presiden

Jakarta -Produsen komponen telepon seluler (ponsel) asal Taiwan, Foxconn belum juga merealisasikan investasinya di Indonesia. Bahkan Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat tak tahu perkembangan terbaru rencana investasi pabrik yang kabarnya akan memproduksi BlackBerry (BB) di Jakarta.

"Terakhir dia agreement sama Jokowi (saat menjabat gubernur Jakarta aktif) kan, mungkin saja mereka menunggu Jokowi jadi presiden," kata MS Hidayat di kantornya, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (23/6/2014).

Hidayat mengatakan, kondisi terakhir yang mengganjal rencana pembangunan pabrik Foxconn di Indonesia adalah soal permintaan lahan gratis seperti yang mereka dapatkan di Tiongkok karena negara komunis. Selain itu, kabar soal negosiasi dengan para calon mitra lokal Foxconn di Indonesia belum jelas kabarnya.

"Kalau kita nggak mungkin (beri gratis). Makanya saya anjurkan untuk bekerjasama atau membeli tanah yang sudah disiapkan. Sudah beberapa investor saya ketemukan. Tapi selalu dia nggak membiayai tanahnya," katanya.

Mantan Ketua Kadin ini juga mengatakan, Foxconn juga sudah pernah bersepakat dengan BlackBerry soal pabriknya di Indonesia. Selain itu, juga sudah ada upaya agar BUMN PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) ikut serta dalam penyedian lahan, dengan skema lahan yang dikoversi sebagai saham di pabrik Foxconn.

"Saya pikirkan itu lama-lama Foxconn sering kali melemparkan isu itu sengaja supaya harga sahamnya naik terus, kalau dia mau investasi baru kan," katanya.

Sebelumnya pada 7 Februari 2014, Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan Chairman Foxconn Terry Gou menandatangani Letter of Intent (LoI) di Balai Kota Jakarta. Pada waktu itu Foxconn berkomitmen menggelontorkan investasi US$ 1 miliar, setelah 5 tahun berkililing Indonesia mencari lokasi yang cocok.

Pada waktu itu, Jokowi mengatakan pemerintah provinsi DKI Jakarta akan memfasilitasi untuk persiapan investasi Foxconn di Jakarta. Mulai dari perizinan hingga menyediakan lahan untuk Foxconn.

"Dalam kesepakatan tadi kita ingin membantu dalam bidang infrastruktur, perizinan, menyiapkan lahan yang dibutuhkn butuh 200 hektar. Untuk awal 20 hektar. Di KBN (Kawasan Berikat Nusantara) ada provinsi, komersial, BUMN dan swasta," kata Jokowi.

Namun perkembangan terbaru, ketersedian lahan sebanyak 20 hektar di Jakarta sangat sulit terwujud.

(hen/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

00.01 | 0 komentar | Read More

Ada Dugaan Korupsi, Laporan Keuangan Pemprov Banten Dapat Nilai Terburuk BPK

Serang -Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten 'menghadiahi' Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dengan opini terburuk, yakni tidak memberikan pendapat untuk laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan tahun 2013.

Opini tidak memberikan opini terburuk ini berada di bawah opini tidak wajar atau disclaimer, wajar dengan pengecualian (WDP), dan opini teratas yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP).

Hal ini terungkap dalam rapat paripurna istimewa DPRD Banten dengan agenda penyerahan LHP BPK atas laporan keuangan Pemprov Banten tahun 2013 di gedung DPRD Banten, Palima Serang, Senin (16/6/2014).

Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI Bambang Pamungkas menjelaskan, alasan memberikan opini tidak memberikan pendapat adalah karena BPK mendapatkan 40 temuan. "Dari 40 temuan tersebut, 12 temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan 28 temuan berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," jelasnya saat jumpa pers seusai rapat paripurna.

Bambang kemudian memaparkan, permasalahan signifikan yakni berkaitan dengan penatausahaan persediaan senilai Rp 94,79 miliar pada lima SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yakni RSUD Banten, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang masih kurang memadai.

"Bukti-bukti dokumen sedang dipinjam aparat penegak hukum, sehingga dokumen dan catatan yang tersedia tidak memungkinkan BPK melakukan prosedur pemeriksaan untuk meyakinkan nilai persediaan pada lima SKPD tersebut," paparnya.

Selain itu, pengadaan alat kesehatan tahun 2012 dan 2013 pada Dinas Kesehatan tidak dapat diyakini sebesar Rp 193,22 miliar. Menurut Bambang, atas nilai tersebut terdapat dugaan tindak pidana korupsi dan telah dilakukan pemeriksaan investigatif.Next

(dnl/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

00.01 | 0 komentar | Read More

Menteri PDT: Lihat Foto Satelit Indonesia Barat Terang, Timur Gelap

Jakarta -Pembangunan infrastruktur seperti air dan listrik di daerah tertinggal Indonesia masih minim. Kondisi Indonesia Timur jauh lebih tertinggal dari Indonesia bagian Barat.

"Saya lihat foto satelit dunia di waktu malam, kalau untuk Indonesia yang terang benderang hanya Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Sedangkan kawasan Timur Indonesia banyak yang gelap," kata Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faishal Zaini, saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (9/6/2014).

Salah satu upaya yang dia lakukan untuk membangun fasilitas listrik adalah, memaksimalkan program pembangunan infrastruktur daerah tertinggal (PPIDT). Namun dengan keterbatasan dana yang ada, ia meminta bantuan dari kementerian teknis untuk membantu pembangunan infastruktur dasar tersebut.

"Pembangunan listrik ada di ESDM, dan air ada di PU (Pekerjaan Umum). Kita ingin kembangkan infrastruktur di daerah tertinggal. Perlu ada kebijakan yang trust lagi. Dua aspek (listrik dan air) ini akan menjadi pendorong peningkatan kesehatan dan pendidikan masyarakat. Beberapa yang sudah kita lakukan di daerah perbatasan untuk listrik sudah lakukan misalnya tadinya dari 30% (yang teraliri listrik) menjadi 80%. Kemudian kita fokus ke daerah tertinggal lainnya," tuturnya.

Selain itu ia juga mengungkapkan, beberapa kendala yang menyulitkan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal. Selain dana, kontur geografis juga ikut menjadi penghambat pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal.

"Kalau mau jujur yang susah (membangun infrastruktur) di Papua termasuk infrastruktur seperti jalan," keluh Helmy.

(wij/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

00.01 | 0 komentar | Read More

Anggarannya Dipotong Rp 22 T, Menteri PU Tawar Hanya Rp 10,2 T

Jakarta -Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkena pemotongan anggaran paling besar di tahun ini, yaitu Rp 22,746 triliun dari total anggaran Rp 84,148 triliun. Menteri PU Djoko Kirmanto sempat menawarnya jadi hanya Rp 10,2 triliun.

Alasan Djoko menawar adalah karena pemangkasan Rp 22,746 triliun itu terlalu besar. Akan banyak proyek-proyek penting yang ditunda.

"Yang kita usulkan itu yang dianggap tidak berisiko, sekitar Rp 10,2 triliun. Itu masih bisalah, jalan Pantura masih tetap bisa kita perbaiki, jalan-jalan lain juga. Kalau dipotong Rp 10,2 triliun, sebagian besar akan dialihkan ke tahun depan," ujar Djoko saat ditemui di Istana Presiden, Jakarta, Senin (2/6/2014).

Meski menawar, Djoko mengatakan, pihak Kementerian Keuangan tetap akan memangkas anggaran Kementerian PU senilai Rp 22,746 triliun. Djoko mengaku akan patuh terhadap keputusan tersebut.

"Tapi kita sampaikan yang tidak berisiko sekian, kalau lebih dari itu risikonya besar. Kalau sudah tandatangan kontrak, terus tidak ada duitnya kan bisa bermasalah, dan itu tidak mungkin," jelas Djoko.

Sementara program-program yang rencananya akan ditunda oleh Kementerian PU adalah Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan. Lalu ada juga proyek irigasi yang ditunda. Djoko mengatakan, proyek ini sebenarnya dinanti-nanti oleh masyarakat, khususnya di pedesaan.

(dnl/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

00.01 | 0 komentar | Read More

CT Percepat Persiapan Pembangunan Proyek Jembatan Selat Sunda

Jakarta -Rencana persiapan pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) menjadi perhatian Menteri Koordinator Perekonomian yang baru, Chairul Tanjung. Salah satu yang akan didorong adalah pembentukan badan otoritas pembangunan dan pengembangan proyek JSS yang sudah lama dibahas bertahun-tahun.

Ia mengatakan, proyek JSS sudah punya payung hukum Peraturan Presiden (Perpres) No 86 Tahun 2011 tentang Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS). Sehingga saat ini hanya tinggal melaksanakan implementasinya, termasuk soal pembentukan badan otoritas JSS.

"Perpresnya sudah ada, tinggal Perpres itu mengamanatkan ada Keppres (Keputusan Presiden) lagi untuk menyusun kayak badan otoritas. Nah segera akan kita susun badan otoritasnya dan Insya Allah dalam 5 bulan ini akan selesaikan," kata Chairul di kantornya Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (19/5/2014)

Harapannya dengan ada badan otoriritas JSS, maka pelaksanaan persiapan proyek ada di badan ini. Ia juga menargetkan badan otoritas ini bisa terbentuk selama kepemimpinannya sebagai menko perekonomian.

"Saya belum bisa bicara tapi yang pasti saya akan upayakan pembentukan otoritasnya itu dalam 5 bulan," katanya.

Proyek JSS seharusnya ditargetkan mulai groundbreaking tahun 2014. Proyek jembatan sepanjang 29 Km itu rencananya akan menelan dana sedikitnya Rp 100 triliun.

Pada mulanya studi jembatan yang diambil alih oleh pemerintah lewat Kementerian PU, namun membuat bingung pemrakarsa proyek jembatan dan kawasan Selat Sunda ini yaitu Artha Graha Network.

Artha Graha Network yang dimiliki oleh pengusaha Tomy Winata membentuk konsorsium dengan Pemda Banten dan Lampung di bawah bendera PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) belum mengetahui mengenai apa rencana pemerintah mengenai kelanjutan proyek tersebut. Pemrakarsa juga tidak mengetahui pihak mana yang dipercaya atau dipilih Pemerintah untuk melanjutkan Proyek KSISS/JSS.

(hen/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

00.01 | 0 komentar | Read More

Ini Wilayah Jakarta-Tangerang yang Listriknya Masih Padam

Jakarta -PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang terus berupaya menormalkan seluruh wilayah yang masih padam akibat gangguan yang terjadi di PLTGU Muara Karang, Jakarta Utara.

Deputi Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Roxy Swagerino mengatakan, dari 20 gardu induk (GI) yang sebelumnya padam, saat ini tersisa 3 GI yang masih padam, yakni GI Kembangan, GI New Senayan, dan GI Duri Kosambi.

"Untuk GI Kembangan wilayahnya meliputi Meruya, Puri Indah dan lainnya, untuk Senayan ya daerah sekitar Senayan yang masih padam, GI Duri-Tangerang seperti Daan Mogot dan lainnya, wilayah Karet dan sebagian Kuningan juga masih padam," ungkap Roxy kepada detikFinance, Senin (12/5/2014).

Ia menambahkan, penormalan kembali listrik yang padam tersebut tidak bisa dilakukan tergesa-gesa, karena bisa berbahaya.

"Harus bertahap mas nyalanya, karena kalau buru-buru nanti malah bahaya, bebannya tidak kuat malah makin banyak lagi yang padam listriknya," tutupnya.

(rrd/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

00.01 | 0 komentar | Read More

Ini Penyebab 280.000 Orang Berhenti Jadi Petani

Jakarta -Jumlah tenaga kerja sektor pertanian turun 280.000 orang (0,68%) selam periode Februari 2013-Februari 2014. Jumlahnya susut dari 41,11 juta menjadi 40,83 juta orang.

Hal ini disebabkan oleh musim panen yang bergeser dari awal tahun sehingga para petani kehilangan lapangan pekerjaan. Padahal berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, musim panen untuk lahan padi bisa menampung banyak tenaga kerja.

"Kalau di Februari itu kuncinya, itu kan musim panen. Tahun ini musim panen kan geser. Tanam Januari kan biasanya dari Desember. Panen ini mungkin Maret April Mei. Ketika kita survei Februari, tidak ada panen. Panen ada tapi sangat sedikit," kata Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Wynandin Imawan di kantornya, Jakarta, Senin (5/5/2014)

Para petani kemudian mencari lapangan pekerja sektor informal lainnya antaralain sektor industri atau jasa. Wynandin menilai dengan petani sebagai kelas berpendapatan rendah, peralihan profesi menjadi sangat cepat.

"Berarti ini geser ke non pertanian. Kenapa? Karena memang tidak ada pekerjaan. Pindah dia kuli panggul atu PKL (Pedagang Kaki Lima)," tegasnya.

Selain itu mobilitas profesi petani juga dipengaruhi oleh keterampilan yang sedikit dan pendidikan yang rendah. Secara total yang meliputi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah yang mencapai 76,4 juta orang (64,63%).

"Ini mobilitas saja dari orang yang tidak punya keterampilan dan pendidikan rendah," sebutnya.

Jumlah penduduk yang bekerja adalah 118,2 juta orang. Di luar pertanian, orang bekerja di industri pengolahan, yang meningkat dari 15 juta orang menjadi 15,4 juta orang. Sektor konstruksi pun demikian, dari 7 juta orang menjadi 7,21 juta orang.

Di sektor perdagangan juga meningkat dari 25,36 juta orang menjadi 25,81 juta orang. Kemudian di sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi juga meningkat dari 5,3 juta orang menjadi 5,33 juta orang.

(mkl/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

00.00 | 0 komentar | Read More

Ini 3 Dampak Kenaikan Tarif Listrik di Industri Tekstil

Jakarta -Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) merilis ada 48 perusahaan Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang terkena dampak langsung kenaikan tarif listrik industri yang efektif berlaku bertahap mulai 1 Mei 2014. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)  merupakan 1 dari 3 dampak kenaikan tarif listrik di sektor ini.

Pertama, dari 48 perusahaan ada total karyawan yang bekerja mencapai kurang lebih 96.000 pekerja dengan potensi PHK 10%-15% atau sekitar 9.600-14.400 karyawan.

Menurut catatan API, yang terkena dampak kenaikan tarif listrik untuk golongan I-4 berjumlah 12 perusahaan sedangkan golongan I-3 dengan jumlah 36 perusahaan.

Ade mengatakan rata-rata setiap perusahaan mempekerjakan 2.000 tenaga kerja. Sebanyak 48 perusahaan tersebut terkena dampak karena masuk kategori industri yang subsidi listriknya dicabut.

Dari 48 perusahaan ada yang masuk golongan I-3 merupakan industri menengah yang memiliki tegangan menengah dengan daya di atas 200 kVA. Sedangkan, golongan I-4 merupkan industri besar dengan tegangan tinggi dengan daya 30.000 kVA ke atas.

"Akan terjadi PHK 10% sampai dengan 15%," Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat kepada detikFinance, Senin (28/4/2014)

Kedua, selain PHK dampak yang paling besar adalah penurunan produksi hingga 20%. Penurunan produksi juga akan berdampak kepada penurunan volume dan nilai ekspor TPT Indonesia ke negara lain.Next

(wij/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

00.01 | 0 komentar | Read More

Prediksi Bank Dunia: Pertumbuhan Ekonomi RI di Bawah Filipina dan Vietnam

Jakarta -Lembaga multilateral Bank Dunia memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,3% di tahun ini. Lebih rendah dari sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara.

Dalam siaran pers Bank Dunia, Senin (7/4/2014), pertumbuhan ekonomi Filipina diperkirakan melambat menjadi 6,6% tahun ini, namun masih lebih tinggi dari Indonesia. Di Filipina, Bank Dunia memprediksi bakal ada peningkatan belanja rekonstruksi pasca bencana yang terjadi tahun lalu.

Bank Dunia juga memprediksikan, ekonomi Kamboja akan tumbuh 7,2% di tahun ini. Momentum reformasi yang kembali menghangat pasca pemilu di negara tersebut bakal membantu ekonomi stabil untuk tumbuh, meskipun ada risiko ketidakstabilan pasar pekerja.

Kemudian untuk Myanmar, Bank Dunia memperkirakan adanya reformasi struktural di negara ini yang membuat perekonomian tumbuh 7,8% di tahun ini. Namun, kemajuan reformasi struktural dalam bidang perbankan dan sektor lainya masih terbatas.

Untuk Vietnam, Bank Dunia memperkirakan negara ini tumbuh 5,5% di tahun ini.

Dari prediksi Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mengalahkan Malaysia yang diprediksi tumbuh hanya 4,9% di tahun ini.

Secara umum, Bank Dunia menyatakan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur terus mengalami perlambatan 8% dari 2009 ke 2013. Tahun ini, Tiongkok akan mengalami pertumbuhan ekonomi 7,6%, atau di bawah tahun lalu yang mencapai 7,7%.

Bank Dunia memperkirakan ekonomi di negara Asia Tenggara akan dihadapkan berbagai tantangan, seperti kondisi keuangan global yang lebih menantang dan tingkat utang rumah tangga yang lebih tinggi.

(dnl/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

00.00 | 0 komentar | Read More

Ini Usulan Pengusaha Agar Waktu Bongkar Muat di Tanjung Priok Lebih Singkat

Jakarta -Waktu tunggu bongkar muat (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang mencapai 7-9 hari masih menjadi keluhan pelaku usaha. Pengusaha mengeluhkan lamanya dwelling time di Tanjung Priok karena menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Para pengusaha pelayaran dan logistik, di bawah Indonesia National Shipowners Association (INSA) mengusulkan untuk mengurangi lamanya waktu tunggu bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok.

Wakil Ketua INSA Asmari Herry mengatakan dwelling time merupakan fenomena yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok. Apalagi saat Lebaran, permintaan untuk bongkar muat barang dan pengeluaran sangat padat di pelabuhan terbesar di Indonesia tersebut.

"Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi ini adalah proses pemeriksaan barang di Bea Cukai harus dipercepat karena demand-nya tinggi," kata Asmari dalam sebuah diskusi "Mencari Siapa Capres yang Memiliki Visi Konkret dalam Industri Pelayaran dan Logistik" di Gedung Menara Karya Kawasan Rusana Said, Kuningan, Jakarta, Senin (31/03/2014).

Asmari mengatakan caranya bisa dilakukan dengan menambah dan meningkatkan profesionalisme pegawai Bea Cukai dan mengoptimalkan sistem kerja 24 jam selama 7 hari.

Selain itu, pihak Bea Cukai harus memberikan sanksi yang tegas jika para pengusaha importir/eksportir yang sengaja membiarkan kontainer mereka yang sudah selesai proses administrasi bongkar/muat, namun tidak segera diambil dari pelabuhan.

Cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan menambah pelabuhan skala besar selain Pelabuhan Tanjung Priok. Selain itu bisa juga memperbesar kapasitas daya tampung Pelabuhan Tanjung Priok dari saat ini.

"Memperbesar kapasitas Pelabuhan Priok atau dengan menambah daya tampung di luar Pelabuhan Priok," katanya.

Cara tersebut bisa terwujud apabila ada keseriusan dari semua pihak untuk saling berkoordinasi, menurutnya saat ini masih sangat sulit terjadi.

"Operator pelabuhan (Pelindo) dengan Bea Cukai dan pelaku usaha harus duduk bersama menyelesaikan soal dwelling time," cetusnya.

(wij/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

00.01 | 0 komentar | Read More

Curhat Pilot Asing Merpati: Tidak Digaji dan Ditolak Garuda

Jakarta -Maskapai pelat merah PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) memiliki pilot asing. Penerbang asing tersebut masih tetap bertahan meski belum memperoleh gaji hampir 4 bulan, atau sejak Desember 2013 lalu.

Salah satu penerbang tersebut adalah Jannes Oldenbeuving. Pria berkebangsaan Belanda ini mengisahkan masa kerjanya di Merpati.

"Saya mulai bekerja di Merpati 16 Maret 2012. Saya sudah 2 tahun di sini. Saya dari Belanda," kata Jannes kepada detikFinance usai menemui anggota DPR di Lantai 7 Nusantara I, Gedung DPR Senayan, Senin (17/3/2014).

Jannes mengaku, Merpati adalah tempat kerja pertamanya setelah dia lulus sekolah penerbangan. Selama berkarir di Merpati, ia bertugas membawa pesawat MA60 yang bermesin turboprop.

"Merpati merupakan perusahaan yang bagus. Saya suka di sini karena suasana keluargaannya," sebutnya.

Jannes mengaku sejak November 2013 belum digaji. Hingga kini ia masih tercatat sebagai pilot kontrak Merpati. Selama tidak digaji, Jannes menggunakan sisa tabungan yang diperoleh untuk menyambung hidup di Indonesia.

"Saya memiliki tabungan selama bekerja 2 tahun. Sekarang saya keluarkan duit dari tabungan," jelasnya.Next

(feb/zul)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

00.01 | 0 komentar | Read More