Hal ini disampaikan oleh Franky di depan para pengusaha saat acara perpisahan Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi di Permata Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (1/12/2014).
"Saya korban rezim izin. Itu tantangan, saya gemes sekali," kata Franky.
Ia mencontohkan soal perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di kementerian lingkungan hidup, proses penerbitan izin AMDAL sangat lama. "Izin AMDAL proses paling lama dan nggak jelas," jelasnya.
Franky sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya mempersingkat dan menyederhanakan perizinan, meski baru beberapa hari dirinya memegang jabatan sebagai Kepala BKPM.
"Saya siapkan one stop service (pelayanan terpadu satu pintu). Sejak dilantik saya gelar rapat," jelas Franky.
Ia menegaskan izin usaha dan investasi harus satu pintu. Saat ini, konsep pelayanan terpadu satu pintu sedang dimatangkan dan disusun di bawah koordinasi BKPM. Selain itu, BKPM sedang menyelesaikan proyek-proyek investasi strategis yang selama ini terhambat.
"Sekali izin bisa sekali transparan. Saya bersama dengan deputi di BKPM sedang me-listing project yang alami masalah. Project investasi yang perjalanannya tertunda. Kita listing, baru lihat prioritasnya mana, baru kita selesaikan satu per satu," paparnya.
Franky juga pernah mengatakan proses izin investasi di Indonesia masih lelet. Ia mengatakan perizinan tak hanya di BKPM meskipun mengusung pelayanan terpadu satu pintu. Selain di BKPM, seorang calon investor harus mengurus izin di kementerian atau instansi lain, termasuk di daerah.
(feb/hen)
