Jakarta -Produsen komponen telepon seluler (ponsel) asal Taiwan, Foxconn belum juga merealisasikan investasinya di Indonesia. Bahkan Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat tak tahu perkembangan terbaru rencana investasi pabrik yang kabarnya akan memproduksi BlackBerry (BB) di Jakarta.
"Terakhir dia agreement sama Jokowi (saat menjabat gubernur Jakarta aktif) kan, mungkin saja mereka menunggu Jokowi jadi presiden," kata MS Hidayat di kantornya, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (23/6/2014).
Hidayat mengatakan, kondisi terakhir yang mengganjal rencana pembangunan pabrik Foxconn di Indonesia adalah soal permintaan lahan gratis seperti yang mereka dapatkan di Tiongkok karena negara komunis. Selain itu, kabar soal negosiasi dengan para calon mitra lokal Foxconn di Indonesia belum jelas kabarnya.
"Kalau kita nggak mungkin (beri gratis). Makanya saya anjurkan untuk bekerjasama atau membeli tanah yang sudah disiapkan. Sudah beberapa investor saya ketemukan. Tapi selalu dia nggak membiayai tanahnya," katanya.
Mantan Ketua Kadin ini juga mengatakan, Foxconn juga sudah pernah bersepakat dengan BlackBerry soal pabriknya di Indonesia. Selain itu, juga sudah ada upaya agar BUMN PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) ikut serta dalam penyedian lahan, dengan skema lahan yang dikoversi sebagai saham di pabrik Foxconn.
"Saya pikirkan itu lama-lama Foxconn sering kali melemparkan isu itu sengaja supaya harga sahamnya naik terus, kalau dia mau investasi baru kan," katanya.
Sebelumnya pada 7 Februari 2014, Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan Chairman Foxconn Terry Gou menandatangani Letter of Intent (LoI) di Balai Kota Jakarta. Pada waktu itu Foxconn berkomitmen menggelontorkan investasi US$ 1 miliar, setelah 5 tahun berkililing Indonesia mencari lokasi yang cocok.
Pada waktu itu, Jokowi mengatakan pemerintah provinsi DKI Jakarta akan memfasilitasi untuk persiapan investasi Foxconn di Jakarta. Mulai dari perizinan hingga menyediakan lahan untuk Foxconn.
"Dalam kesepakatan tadi kita ingin membantu dalam bidang infrastruktur, perizinan, menyiapkan lahan yang dibutuhkn butuh 200 hektar. Untuk awal 20 hektar. Di KBN (Kawasan Berikat Nusantara) ada provinsi, komersial, BUMN dan swasta," kata Jokowi.
Namun perkembangan terbaru, ketersedian lahan sebanyak 20 hektar di Jakarta sangat sulit terwujud.
(hen/dnl)Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
