Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo angkat bicara soal polemik dugaan adanya intervensi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait audit proyek Hambalang.
Agus menyayangkan jika BPK sampai diintervensi seperti yang diduga oleh anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Taufiequrrachman Ruki.
"Audit BPK sekarang belum selesai tapi di minggu lalu, ketika baca harian Kompas, Taufiequrrachman Ruki sampaikan ada intervensi sangat saya sayangkan kalau sampai terjadi intervensi. Taufiequrrachman Ruki suatu figur yang mempunyai kredibilitas sebagai ketua KPK, terus kemudian menjadi anggota BPK, kalau sampai ada potensi internvensi jangan sampai terjadi," kata Agus di gedung DPR-RI, Senin (22/10/20120
Menurut Agus BPK tak boleh ada diintervensi karena badan ini adalah lembaga terhormat yang harus dihargai, bahkan sebagai auditor tertinggi di Indonesia.
"Yang jadi perhatian saya adalah Pak Taufiequrrachman Ruki di media itu bahwa sebelumnya ada draft dari audit kemudian terjadi perbedaan, jadi hal itu kalau sampai betul-betul seperti itu disayangkan," katanya.
Agus memuturkan soal proyek Hambalang sudah dianggarkan sebelum ia jadi menteri keuangan di pertengahan 2010. Seperti diketahui proyek ini sudah ada sejak akhir 2009.
"Tapi yang saya ingin yakinkan adalah tolong jangan sampai diintervensi, karena itu betul soal hasil audit yang menjadi referensi orang banyak," katanya.
"Kalau untuk di kementerian keuangan kami yakin kalau seandainya ada isu atau permasalahan tentang anggaran pasti ada hubungannya dengan kemenkeu, karena seperti yang saya sudah pernah jelaskan, itu kantor penanggung jawab proyek itu kurang lebih ada 24 ribu kantor ini penanggung jawab proyek berhubungan dengan Kemenkeu," katanya.
Seperti diketahui Taufiequrrachman Ruki sempat mengakui adanya intervensi dalam audit Hambalang cukup mengejutkan. Ruki menyebut nama Menpora dan korporasi yang menerima aliran dana dalam audit Hambalang ditiadakan.
Ruki memberi sinyal ada intervensi dalam hasil akhir audit terkait kasus Hambalang itu. "Tidak ada nama Menpora dan korporasi-korporasi yang menerima aliran dana dalam, laporan tersebut. Saya meminta tim pemeriksa untuk memperbaiki laporannya," jelas Ruki seperti dikutip dari Kompas, Jumat (19/10/2012).
Karenanya, Ruki mengaku tidak mau membubuhkan tanda tangan dalam laporan itu. Bukan hanya nama Andi, Ruki juga menuturkan dalam proyek itu, ada juga perusahaan PT Dutasari Citralaras, PT Adhi Karya yang namanya tidak tercantum.
PT Dutasari ini terkait dengan istri Ketum PD Anas Urbaningrum, Athiyyah Laila yang pernah menjadi komisaris. Athiyyah pun sudah diperiksa KPK.
Dalam berita Kompas juga disebutkan bahwa selaku pengarah pemeriksa investigatif, audit proyek itu sudah dilaporkan kepadanya beberapa minggu lalu. Dalam sidang anggota BPK pada 17 Oktober 2012, nama Andi dan korporasi itu tidak dimasukkan dalam kesimpulan laporan.
"Saya tidak habis pikir, mengapa nama Menpora dan perusahaan kontraktor tidak masuk. Sebagai menteri ia pasti mengetahui proyek tersebut. Saya menduga ada intervensi dalam pembuatan laporan tersebut," terang Ruki.
(hen/dru)
Sending your message
