Begini Strategi Menkominfo agar e-Commerce Tak Layu Sebelum Berkembang

Jakarta - Menkominfo Rudiantara tak mau industri e-commerce lokal layu sebelum berkembang. Itu sebabnya, menurut dia, industri jual beli online buatan anak negeri ini harus diproteksi.

Saat ditemui di ruang serba guna Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (6/4/2015), menteri kembali membahas soal aturan e-commerce yang akan diterbitkan oleh pemerintah dalam waktu dekat. "Agustus nanti aturannya keluar," kata dia.

Aturan soal e-commerce ini tak hanya jadi urusan Kementerian Kominfo, namun juga instansi dan kementerian lainnya seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, hingga Badan Ekonomi Kreatif (BEK).

"BEK cuma salah satunya. Kominfo juga sebenernya cuma mengurusi bagaimana internet nggak lelet. Kemudian dari sisi logistik ada Pak Jonan, Menhub. Lalu fiskal di keuangan karena mau dipajakin," kata dia.

"Tapi saya bilang jangan dulu dipajakin. Memang semua usaha di Indonesia subjeknya kepada pajak. Tapi saya bilang ini infant industries, jangan dulu dipajaki, mesti kita proteksi supaya berkembang," lanjut menteri.

Ia pun memberikan ilustrasi. "Misalnya kayak tol dulu kan, soal PPN, aturannya sudah lama, lebih dari 10 tahun lalu tapi baru diterapkannya sekarang."

"Kemarin Tokopedia dapat suntikan dari Softbank USD 100 juta, tapi di strukturnya sebagai pinjaman, bukan sebagai equity. Strukturnya di luar, benefitnya jadi ke mana?"Next

(rou/rns)

00.55 | 0 komentar | Read More

Menkum Yasonna: Putusan Sela PTUN Ibarat Polisi Tilang Mobil Baru

Selasa, 07/04/2015 00:25 WIB

Hardani Triyoga - detikNews

Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengeluarkan putusan sela yang menyatakan penundaan surat keputusan (SK) Menkum HAM terkait pengesahan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono. Menkum Yasonna menanggapi santai persoalan tersebut.

Menurut dia, putusan sela ini belum masuk pokok perkara. Ia mengibaratkan kepengurusan Agung Laksono yang baru disahkan ini ditilang sehingga berhenti sementara.

"Putusan sela ini kan belum putusan yang memeriksa pokok perkara. Jadi kita kan oleh perintahnya tidak stop. Ibarat mobil, sudah tidak beli mobil baru, baru jalan sebentar sudah ditilang polisi, stop tidak bisa jalan. Itu lah posisi status quo," kata Yasonna usai raker dengan Komisi III di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2015).

Yasonna pun berharap putusan final PTUN segera dikeluarkan agar tak ada spekulasi politik yang berkembang. Persoalan yang menunda SK Menkum HAM ini pun seolah-olah terkesan tak bisa ditafsirkan secara benar.

"Kita harapkan putusan PTUN itu segeralah diselesaikan. Ini bukan soal tidak ada putusan interkoneksi politik di sini. Ini murni bagaimana kita menafsirkan putusan Mahkamah Partai," katanya.

Kemudian soal surat pernyataan Ketua Mahkamah Partai Muladi, Yasonna berharap hal itu diajukan pihak Aburizal Bakrie (Ical) ke PTUN sebagai bukti atau saksi. Hal ini untuk menjawab kesimpangsiuran sikap Muladi yang sebelumnya menurut dia jika mantan Menteri Kehakiman itu mengakui putusan Yasonna.

"Kalau tadi ada surat putusan Pak Muladi, silakan saja diajukan ke PTUN sebagai bukti. Kita menghargai itu. Karena kita kan belakangan Pak Muladi membuat statement sesudah tanggal 24 Maret ke salah satu media yang mengakui apa yang diputuskan Mahkamah Partai," sebutnya.

(hat/jor)

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.36 | 0 komentar | Read More

Yahoo Indonesia

India measures air quality in world's most polluted capital

India's prime minister suggested Monday the country's "age-old traditions" could be used to ease its choking smog, as he launched a new air quality index for the world's most polluted capital. Narendra Modi proposed making every Sunday "bicycle day" and switching off street lights during a full moon, amid growing public concern over the impact of air pollution on the health of India's 1.2 billion people. "It is only a small thing, but you can imagine how much energy could be saved and emissions could be cut if all the street lights were switched off during a full moon." The government said the new index would initially cover 10 cities -- Delhi, Agra, Kanpur, Lucknow, Varanasi, Faridabad, Ahmedabad, Chennai, Bangalore and Hyderabad -- each of which would have monitoring stations with Air Quality Index display boards.

00.35 | 0 komentar | Read More

Walker Yakin Tottenham Masuk Empat Besar

LONDON, KOMPAS.com - Bek Tottenham Hotspur, Kyle Walker, percaya diri bila timnya akan menempati urutan empat besar musim ini di Premier League. Menurut Walker, kualitas Tottenham musim ini menjadi jaminan mampu bersaing dalam perebutan tiket ke Liga Champions, musim depan.

Spurs baru saja menelan kekalahan menyakitkan 0-3 dari West Ham United, di Stadion White Hart Lane, Minggu (6/10/2013). Kekalahan tersebut membuat Tottenham terlempar dari empat besar dan kini menduduki urutan keempat dengan selisih hanya tiga poin dari pemimpin klasemen, Arsenal.

"Sebenarnya, masih terlalu dini berbicara mengenai posisi akhir klasemen. Tetapi, jika kami mampu mempertahankan kekuatan kami, aku rasa tak ada alasan mengapa kami tidak bisa mencapai empat besar," kata Walker dilansit Daily Mirror.

"Kami membuat banyak perubahan di skuad selama musim panas. Tetapi, semua pemain yang datang mampu menyatu dengan baik bersama para pemain lain. Semua pemain saling membantu satu sama lain," lanjutnya.

"Kami telah mendatangkan kualitas seluruh skuad dan semakin kami terbiasa bermain sebagai sebuah tim, maka semakin baik hasil yang akan kami dapatkan," tutup Walker.

---

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis	: Okky Herman Dilaga
Editor	: Okky Herman Dilaga

00.26 | 0 komentar | Read More

Mendag Gobel: Tahun Ini Tak Ada Impor Beras

Jakarta -Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel menegaskan pemerintah melalui Perum Bulog tak akan mengimpor beras tahun ini. Berdasarkan data lapangan, produksi beras di dalam negeri cukup sehingga tak perlu ada pengadaan beras dari luar.

"Enggak akan ada impor. Karena Pak Mentan (Menteri Pertanian) berikan keyakinan bahwa suplai beras cukup bagus. Jadi kita enggak akan pernah impor beras impor," kata Gobel usai ditanya soal potensi impor beras di 2015, pasca rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana, Senin (6/4/2015)

Sementara itu, Mentan Amran Sulaiman mengaku optimistis produksi beras bisa tinggi, sehingga target perubahan pengadaan beras dari 2,7 juta ton menjadi 4 juta ton oleh Perum Bulog bisa tercapai.

Amran optimistis karena tahun ini ada tambahan musim tanam pada Oktober-Maret. Pada 2015 diperkirakan luas areal tanam padi meningkat dari 8,1 juta hektar menjadi 8,7-8,8 juta hektar.

"Kami dari kementan (kementerian pertanian) membentuk tim khusus, upaya khusus namanya ke bawah. Alhamdulillah ada tambahan 700.000 hektar," katanya.

Selain itu, Amran mengatakan seluas luas areaal tanam yang meningkat, faktor bantuan alat mesin pertanian (alsintan) ke petani juga akan mendorong peningkatan produksi padi tahun ini. Saat ini sudah ada pendistribusian 30.000 unit termasuk traktor.

"Ini saya kira nanti aset April-September yang 30.000 ini sudah bisa dirasakan masyarakat," katanya.

Ia optimistis adanya perbaikan di sisi lahan dan bantuan alsintan, termasuk bibit, pupuk, dan irigasi yang baik, maka produksi padi/beras tahun ini akan meningkat cukup signifikan.

"Meningkat, ada yang 5% ada juga 10%," katanya.

(mkl/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.01 | 0 komentar | Read More

19 Situs Tak Bisa Diakses karena Permintaan BNPT, Kominfo Dikritik

Jakarta - 19 Website tak bisa diakses. Situs itu berdasarkan daftar yang beredar, diblokir atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait penyebaran paham radikal. Namun pemblokiran website itu mendapat protes.

"Sampai saat ini tidak ada penjelasan resmi dari Menkominfo. Tapi tiba-tiba saja menyeruak di masyarakat. Maksudnya apa, apakah operasi, atau apa. Pemerintah sebaiknya terbuka saja. Jangan tiba-tiba saja dan diam-diam. Pemerintah harus jelaskan," ujar Anggota Komisi I DPR, Zainuddin di Jakarta, Senin (30/3/2015).

Zainuddin mendukung upaya pemerintah dalam melakukan upaya-upaya mencegah penyebaran paham ISIS. Namun dengan melakukan pemblokiran secara diam-diam dan tertutup, Zainuddin menegaskan, sama dengan membredel kebebasan pers.

Kebebasan pers dijamin dalam UU No 40 tahun 1999 ayat 1 yang berbunyi 'Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara'; ayat 2 'Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran'; dan ayat 3 yang berbunyi 'Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.'

"Kita mencoba menegakkan demokrasi dan menolak radikalisme agama. Tapi dengan membredel media, itu membunuh kebebasan pers yang menjadi pilar demokrasi," tegas politisi PKS ini.

"Tidak hanya menerima permintaan begitu saja dari BNPT. Menkominfo juga harus berdialog dengan tokoh-tokoh Islam soal situs-situs yang dianggap radikal menurut definisi BNPT. Bagaimana penanganannya yang adil," ucapnya.

Hal senada juga disampaikan, Anggota Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah Mustofa B Nahrawardaya jika benar ada niat menutup situs-situs Islam yang dituduh sebagai situs radikal, menurutnya hal itu tidak mendidik.

"Selain penetapan daftar nama situs yang ngawur dan hampir semua situs internet bernafaskan Islam diberangus, alasan penutupan juga tidak mempertimbangkan hal lain. Bagi BNPT secara institusi dan personal Pimpinan BNPT mungkin bermanfaat karena sesuai penafsirannya, konten situs-situs Islam hampir semua ditandai sebagai situs radikal bisa ditutup menggunakan kekuasaannya. Tetapi bagi umat Islam, penutupan situs-situs Islam jelas akan memperburuk prinsip keseimbangan informasi," urai dia.

19 Website internet yang diblokir karena diduga menyebar paham dan ajaran radikalisme. Laman tersebut antara lain arrahmah.com, voa-islam.com, ghur4ba.blogspot.com, panjimas.com, thoriquna.com, dakwatuna.com, kafilahmujahid.com, an-najah.net, muslimdaily.net, hidayatullah.com, salam-online.com, aqlislamiccenter.com, kiblat.net, dakwahmedia.com, muqawamah.com, lasdipo.com, gemaislam.com, eramuslim.com, dan daulahislam.com.

(fjp/ash)

00.55 | 0 komentar | Read More

Ade Komaruddin Tetap akan Ngantor di Ruang Pimpinan Fraksi Golkar

Selasa, 31/03/2015 00:09 WIB

Indah Mutiara Kami - detikNews

Jakarta - Permasalahan struktur Fraksi Golkar yang diperebutkan oleh 2 kubu akan dibawa pada rapat paripurna. Loyalis Ical, Ade Komaruddin hingga saat ini masih dinyatakan sebagai Ketua Fraksi. Untuk itu, Ade pun menyatakan masih akan berkantor di ruangan pimpinan Fraksi Golkar seperti biasa.

"Masih dong (berkantor di ruangannya)," ungkap Ade saat dikonfirmasi setelah mediasi kedua kubu selesai dilakukan di Fraksi Golkar, Gedung Nusantara 1 Lantai 12, Kompleks DPR, Senayan, Jakpus, Senin (30/3/2015) malam.

Pria yang akrab dipanggil Akom tersebut juga memastikan hingga rapat paripurna digelar nanti, dirinya masih merupakan Ketua Fraksi Golkar. Rapat paripurna sendiri rencananya akan digelar pada Kamis (2/4) mendatang.

"(Saya) masih ketua fraksi," tegasnya.

Sebelumnya kubu Agung Laksono menyatakan saat ini Fraksi Golkar dalam status quo. Meski mengakui Ade masih Ketua Fraksi, ia meminta agar tidak lagi ada kunci mengunci ruangan fraksi sebagai aksi pemboikotan.

"Semua menunggu Paripurna Kamis. Sekarang status quo, ketua fraksi masih Pak Ade. Nggak perlu ada kunci mengunci. Semua dibiarkan terbuka," ujar Sekretaris Fraksi Golkar kubu Agung, Fayakhun Andriandi.

(ear/jor)

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.36 | 0 komentar | Read More

Yahoo Indonesia

Uzbek strongman re-elected in landslide, OSCE dubious

Uzbek strongman Islam Karimov cruised to a new five-year term Monday after facing a minimal challenge, prompting withering criticism from Western observers. The election commission in the tightly controlled Central Asian state said Karimov, 77, won more than 90 percent of the vote in Sunday's presidential election to extend his 25 years in power, with voter turnout reaching 91 percent. The Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) questioned the independence of the electoral commission, noting that Karimov's candidacy breached constitutional term limits. "Despite a clear constitutional limit of two consecutive presidential terms, the Central Election Commission registered the incumbent as a candidate," Tana de Zulueta, head of the OSCE observer mission, said in a statement Monday.

00.35 | 0 komentar | Read More

Walker Yakin Tottenham Masuk Empat Besar

LONDON, KOMPAS.com - Bek Tottenham Hotspur, Kyle Walker, percaya diri bila timnya akan menempati urutan empat besar musim ini di Premier League. Menurut Walker, kualitas Tottenham musim ini menjadi jaminan mampu bersaing dalam perebutan tiket ke Liga Champions, musim depan.

Spurs baru saja menelan kekalahan menyakitkan 0-3 dari West Ham United, di Stadion White Hart Lane, Minggu (6/10/2013). Kekalahan tersebut membuat Tottenham terlempar dari empat besar dan kini menduduki urutan keempat dengan selisih hanya tiga poin dari pemimpin klasemen, Arsenal.

"Sebenarnya, masih terlalu dini berbicara mengenai posisi akhir klasemen. Tetapi, jika kami mampu mempertahankan kekuatan kami, aku rasa tak ada alasan mengapa kami tidak bisa mencapai empat besar," kata Walker dilansit Daily Mirror.

"Kami membuat banyak perubahan di skuad selama musim panas. Tetapi, semua pemain yang datang mampu menyatu dengan baik bersama para pemain lain. Semua pemain saling membantu satu sama lain," lanjutnya.

"Kami telah mendatangkan kualitas seluruh skuad dan semakin kami terbiasa bermain sebagai sebuah tim, maka semakin baik hasil yang akan kami dapatkan," tutup Walker.

---

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis	: Okky Herman Dilaga
Editor	: Okky Herman Dilaga

00.25 | 0 komentar | Read More

Ini Hasil Rapat 6,5 Jam Antara Menteri ESDM dan DPR Soal Kenaikan Harga BBM

Jakarta -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menggelar rapat dengan para anggota Komisi VII DPR RI membahas mengenai kebijakan kenaikan harga BBM. Rapat yang berlangsung sejak pukul 16.30 WIB atau berlangsung 6,5 jam, menghasilkan 9 poin kesimpulan.

Sepanjang rapat, Sudirman Said yang juga didampingi Dirjen Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi Rida Mulyana, juga Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang‎ dicecar pertanyaan para anggota DPR mengenai kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM premium dan solar Rp 500/liter akhir pekan lalu.

Rapat berlangsung cukup dinamis dan sempat diskors pada pukul 18.00 WIB, rapat kembali dilanjutkan pada pukul 19.45 WIB. Dari rapat yang berlangsung selama 6,5 jam ini menghasilkan beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM agar mempertimbangkan kembali kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.


2. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk menjelaskan dan melakukan sosialisasi secara masif, tentang mekanisme atau skema pengalihan subsidi BBM.


3. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM agar menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan untuk penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jenis BBM dan Elpiji yang bersubsidi


4. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM melakukan upaya yang serius dan sistematis untuk memperbaiki dan membersihkan penyebab inefisiensi tata kelola BBM termasuk karena adanya kontrak-kontrak impor minyak mentah, BBM , dan elpiji yang bermasalah.


5. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM agar mengusulkan kepada Pertamina melalui Menteri BUMN untuk meninjau kembali dan segera melakukan pemutusan kontrak apabila pengadaan BBM Ron 88 melalui Petral yang jelas-jelas merugikan


6. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk melakukan kajian tentang penetapan harga maksimum BBM PSO (Public Service Obligation) yang tidak diberikan subsidi.


7. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk meninjau kembali Peraturan Menteri Nomor 04 Tahun 2015 terkait periodi‎sasi penetapan harga BBM.


8. Komisi VII DPR RI dan Menteri ESDM sepakat melakukan untuk koordinasi penetapan harga BBM‎.


9. ‎Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM agar segera melakukan koordinasi dengan Menteri Terkait untuk mengendalikan harga bahan pokok dan ongkos transportasi umum dan dampak kenaikan harga BBM.

(zul/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.00 | 0 komentar | Read More